Sabtu, 16 Februari 2013

Dituding Megaproyek Jelang Pemilu 2014, Kurikulum Baru Akan Digugat ke PTUN

Srie, - Kritik atas rencana pergantian kurikulum masih terus disuarakan. Sejumlah pihak menilai ada beberapa kejanggalan dalam Kurikulum 2013. 
Bahkan, ada yang menuding Kurikulum yang implementasinya sudah dicanangkan oleh Wapres Boediono pada awal pekan ini, hanya merupakan akal-akalan para politisi  yang berkuasa saja untuk persiapan Pemilu 2014.
Salah seorang pengurus Persatuan Guru Indonesia (PGI), Jerry Sumampow mengatakan, megaproyek kurikulum baru senilai Rp 2,49 triliun itu tak lain adalah untuk penggalangan dana Pemilu tahun depan.
“Kami melihat proyek kurikulum ini hanya penggalangan dana Pemilu saja. Apalagi, anggaran Rp 2,49 triliun hanya untuk proyek buku. Sementara kurikulumnya tidak jelas, hanya Menteri dan wapres saja yang ngerti,” kata Jerry, Jum’at (15/2), saat mengikuti jumpa pers Koalisi Tolak Kurikulum 2013, di Kalibata, Jakarta.
Jerry mengkritik Mendikbud, Mohammad Nuh, dan jajarannya yang selalu berkampanye tentang kurikulum baru dalam berbagai forum pendidikan atau kunjungan kerja di daerah-daerah.
Ia menilai Mendikbud dan pejabat Kemdikbud lainnya kerap mengkampanyekan klaim atas kelebihan Kurikulum 2013 hanya dari sisi jumlah mata pelajaran yang berkurang dan guru yang tidak lagi dibebani untuk membuat silabus.
Di luar klaim atas kedua hal itu, Jerry hanya melihatnya sebagai sebuah kejanggalam semata. Meskipun begitu, lanjutnya, Kemdikbud tetap saja memaksakan diri untuk memberlakukan Kurikulum 2013 mulai pertengahan Juli tahun ini.
“Jadi, banyak kejanggalan, tapi tetap dipaksakan. Siapa yang diuntungkan kalau kurikulum dilaksanakan? Apakah menterinya, Boediono-nya? Yang jelas, kami menegaskan menolak perubahan Kurikulum 2013, supaya dana Rp 2,4 triliun tidak menguap sia-sia,” tegasnya.
Jerry menambahkan, program perubahan kurikulum merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana besar melalui korupsi pengadaan barang dan proyek buku. Menurutnya, proyek senilai Rp 2,4 tiriliun tidaklah logis untuk dilakukan jelang Pemilu 2014.
“Ini salah satu cara pasti untuk mendapatkan dana, hampir semua korupsi itu paling banyak diisi pengadaan barang, proyek buku. Proyek pengadaan 2,4 T dalam waktu 2014 tidak logis, pasti untuk partai, sekalipun menterinya bukan orang partai,” ujarnya.
Gugat ke PTUN
Anggota Koalisi lainnya, Bambang Wisudo, mengungkapkan, karena proyek kurikulum baru itu dinilai tidak logis dan merugikan keuangan negara, maka dirinya bersama Koalisi Tolak Kurikulum 2013 akan membawa masalah ini ke jalur hukum.
“Kita bisa gugat ke PTUN dan MK. Harus ada pembangkangan. Ini merampas kebebasan guru, kurikulum itu otoritas guru,” tegas Bambang saat berbicara pada acara yang sama.
Untuk diketahui, Kemdikbud menganggarkan triliunan rupiah untuk program pergantian kurikulum. Namun, pihak DPR menilai anggaran tersebut belum clear, dan dianggap berubah-ubah membengkak secara spektakuler. [Baca di sini]. ***[Srie].

Catatan: Baca juga, Wamendikbud Bantah Pergantian Kurikulum Terkait Kepentingan Pemilu 2014

1 komentar:

  1. Untuk Pak Jerry:

    Anggaran Pemilu 2004 sebesar Rp 56 triliun, Pemilu 2009 Rp 47,9 triliun.

    Duit Rp 2,49 triliun buat pemilu gak ada artinya Pak..

    BalasHapus