Selasa, 26 Februari 2013

Hasil UKA dan UKG, Kompetensi Guru Lebih Buruk Dari Laporan Aljazeera?


Srie,- Jum’at (22/2) pekan lalu, program 101 East, milik kelompok media Aljazeera sempat merilis sebuah laporan hasil investigasi mengenai sistem pendidikan di Indonesia, dengan judul “Educating Indonesia”.

Intinya, laporan ditulis untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan “mengapa pendidikan Indonesia menempati salah satu peringkat terburuk di dunia?”

Sebuah laporan investigasi yang didasarkan atas hasil survei lembaga Pearson ini,  menyebutkan sejumlah penyebab terpuruknya sistem pendidikan di Indonesia.

Salah satunya, adalah masih buruknya tingkat kompetensi guru yang mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia. [Baca: Ketika Aljazeera Ikut Bertanya: Mengapa Pendidikan Indonesia Terburuk di Dunia?]

Dilaporkan, bahwa hanya sekitar separuhnya saja atau 51 persen guru yang mengajar di Indonesia yang memiliki kompetensi yang tepat untuk dapat mengajar dengan baik dan profesional.

“Only 51 percent of Indonesian teacher have the right qualifications to teach,” demikian salah satu kutipan laporan tersebut.

Hasil UKA dan UKG 2012

Pertanyaannya, benarkah kompetensi guru di Indonesia tergolong buruk? Agaknya, untuk memperoleh jawaban tersebut, ada baiknya bila kita membandingkan dengan data hasil uji komptensi guru yang diadakan oleh Kemdikbud pada tahun 2012 lalu.



Berdasarkan data hasil uji kompetensi awal (UKA) guru sebelum mendapatkan sertifikat profesional guru, maka diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 42,25 untuk skala nilai 0-100.

Artinya, nilai rata-rata nasional tingkat kompetensi guru masih cukup jauh dibawah angka 50, atau angka separuhnya dari nilai ideal. Nilai tertinggi adalah 97,0 dan nilai terendah adalah 1,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 80-90 ribu orang terdapat pada interval nilai 35-40.

Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 8 (delapan) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Kedelapan provinsi itu adalah DIY (50,1), DKI (49,2), Bali (48,8), Jatim (47,1), Jateng (45,2), Jabar (44,0), Kepri (43,8), dan Sumbar (42,7).

Sedangkan 25 provinsi lainnya memiliki nilai di bawah 42,25, di mana tiga nilai terendah dimiliki oleh provinsi Maluku (34,5), Maluku Utara (34,8) dan Kalimantan Barat (35,4).

Apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru TK (58,9), kemudian diikuti guru SMA (51,3), guru SMK (50,0), guru SLB (49,1), guru SMP (46,1), dan nilai terendah diperoleh guru SD (36,9).



Sementara itu, berdasarkan nilai hasil uji kompetensi guru (UKG) secara online yang dilakukan terhadap guru setelah  memperoleh sertifikat profesional, maka diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 45,82 untuk skala nilai 0-100.

Artinya, nilai rata-rata nasional masih dibawah angka 50, atau kurang dari separuh angka ideal. Nilai tertinggi adalah 96,25 dan nilai terendah adalah 0,0. Jumlah guru terbanyak, sekitar 60-70 ribu orang terdapat pada interval nilai 42-43.

Jika dilihat dari daerah sebaran berdasarkan wilayah provinsi di Indonesia, maka dari jumlah 33 provinsi hanya terdapat 7 (tujuh) provinsi saja yang nilainya berada di atas rata-rata nasional. Ketujuh provinsi itu adalah DIY (53,60), Jateng (50,41), Babel (48,25), DKI (47,93), Jatim (47,89), Sumbar (47,21), dan Jabar (46,81).

Adapun 26 provinsi lainnya, memperoleh di bawah rata-rata nasional, 45,82, di mana tiga nilai terendah dipegang oleh provinsi Maluku Utara (38,02), Aceh (38,88), dan Maluku (40,00).

Apabila dilihat dari jenjang sekolah, maka nilai tertinggi rata-rata nasional diperoleh guru SMP (51,23), kemudian diikuti guru SMK (49,75), guru SMA (47,7), guru TK (45,84), dan nilai terendah diperoleh guru SD (42,05).

Dari hasil UKA dan UKG di atas, nilai rata-rata nasional terendah selalu dimiliki oleh guru SD, yakni 36,9 (UKA) dan 42,05 (UKG). Saat ini, jumlah guru SD merupakan bagian terbesar dari jumlah guru nasional, yakni sekitar 1,6 juta (55 %) dari jumlah guru secara keseluruhan di Indonesia.

Mendekati Kenyataan

Dengan melihat angka-angka di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa laporan yang diturunkan oleh 101 East, Aljazeera itu memang mendekati kenyataan.

Bahkan, dengan angka nilai rata-rata nasional yang kurang dari 50, dapat dilihat sebagai gambaran yang sedikit lebih buruk dari apa yang dilaporkan oleh kelompok media yang berbasis di Qatar itu.

Artinya, baik sebelum atau sesudah guru mengikuti proses sertifikasi dan pemberian tunjangan sertifikasi, jumlah guru yang memiliki nilai uji kompetensi 50 ke atas, masih jauh dari separuhnya, atau hanya di kisaran angka 40-an persen saja.

Sementara sisanya, yang jauh lebih besar adalah guru dengan nilai uji kompetensi yang jauh dibawah separuh angka nilai ideal seorang guru yang kompeten.

Tentu saja, kesimpulan di atas disertai dengan catatan bahwa masih ada separuh lebih guru dari sekitar 2,7 juta orang yang belum mengikuti proses sertifikasi.

Sertifikasi Tidak Signifikan

Berdasarkan data hasil UKA dan UKG di atas, dapat diketahui pula bahwa pemberian tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru-guru yang telah lolos sertifikasi hanya menyumbang kenaikan nilai rata-rata nasional sebesar 8,45 persen saja.

Bahkan, untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, pemberian dana TPG bagi guru, justru malah mengalami penurunan nilai rata-rata provinsi, yakni dari 4,92 menjadi 47,93.

Catatan yang dapat diberikan untuk hasil UKG adalah kemungkinan adanya faktor penguasaan komputer saat guru mengisi ujian secara online. Saat UKG berlangsung, tidak sedikit guru yang masih gagap teknologi, sehingga akan turut berpengaruh pula atas hasil ujian yang diterimanya.

Adanya fakta seperti hasil UKA dan UKG itu, pernah diakui oleh Kepala Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Bank Dunia di Indonesia, Asia Timur dan Pasifik, Ma Chu Chang, yang mengatakan hasil sertifikasi guru, termasuk di dalamnya pemberian tunjangan profesi, tidak berdampak secara signifikan bagi peningkatan mutu kompetensi guru.

“Hasil sertifikasi guru tidak berdampak secara signifikan pada kinerja akademis untuk diteruskan kepada anak didiknya,” kata Chu,  Rabu (17/10/2012) pada suatu acara seminar, di Jakarta. . [Baca: Sertifikasi Belum Tingkatkan Prestasi, Baru Lipatgandakan Pendapatan]. 

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon X Jawa Barat, Uman Suherman, yang mengatakan dari 540 ribuan guru saat itu yang telah mengikuti sertifikasi tahun 2011, hanya terdapat 20 persen saja yang mengalami peningkatan kemampuan dalam hal mengajar.

Sementara sisanya, kata Uman, yaitu 80 persen guru menunjukkan tidak terdapat pengaruh pemberian dana sertifikasi atas peningkatan kompetensi guru.

Bahkan, kata dia lagi, dari 80 persen itu jumlah guru yang tidak mengalami peningkatan itu, 10 persen di antaranya justru mengalami kemunduran kompetensi. [Baca: 80 % Sertifikasi Tidak Berpengaruh Atas Peningkatan Kinerja Guru].

Atas hasil evaluasi tersebut, kemudian Kemdikbud mengubah pola sertifikasi, di mana sebelumnya melalui pola portofolio dan diklat, maka sejak 2012, polanya menggunakan diklat seluruhnya. Pertanyaannya, dengan hanya menggunakan pola diklat itu, adakah peningkatan kompetensi guru terjadi secara signifikan? *** [Srie]

2 komentar:

  1. Pada saat UKG pertama tahun lalu saya merasa kecewa karena mata pelajaran biologi dan fisika dijadikan satu. HAl ini disebabkan saya seorang sarjana pendidikan biologi bukan sarjana pendidikan IPA, tapi yang menjadi pertanyaan besar sampai detik ini mengapa untuk tingkat smp biologi dan fisika disatukan pada saay UKG ? klu begitu mohon pemerintah hapuskan saja jurusan pendidikan biologi di universitas dan diganti dengan pendidikan IPA. Saya yakin akan mendapatkan nilai yang maksimal jika pada saat UKG tahun lalu biologi dan fisika di pisahkan saja. mohon pemerintah mempertimbangkan masalah ini agar relevan dengan basic pendidikan saya yaitu PENDIDIKAN GURU BIOLOGI BUKAN PENDIDIKAN GURU IPA

    BalasHapus
  2. Terima kasih informasinya. salam kenal bu..

    BalasHapus