Kamis, 07 Februari 2013

Hina Bupati di Facebook, Seorang Guru di Pangkep Ditahan Polisi


Srie, - Hati-hati saat kita menuliskan status atau komentar di media sosial, seperti Facebook atau Twitter. Apalagi kalau isi tulisan bermuatan sikap negatif terhadap seseorang secara langsung.
Akibatnya, bisa menjadi panjang, atau  bahkan berurusan dengan proses hukum di kepolisian. Ini yang terjadi atas diri Budiman (37), guru SMPN Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Gara-gara menuliskan komentar yang bernada penghinaan terhadap seseorang di Facebook, kini ia harus ditahan sejak Selasa (5/2) lalu oleh Polres Pangkep. Alasannya, karena ia dinilai telah melakukan unsur penghinaan dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi.
“Kami sudah memeriksa intensif pelaku, dan mengamankan alat bukti berupa laptop dan ponsel milik pelaku,” kata Kapolres Pangkep, AKBP Deni Hermana, Rabu (6/2) sebagaimana diberitakan disini.
Dalam penjelasannya, Kapolres mengatakan, kasus ini berawal dari pengaduan langsung Syamsudin A. Hamid, yang kini menjabat sebagai Bupati Pangkep pada Senin (4/2) lalu atas komentar Budiman di Facebook yang dinilai menghina dirinya.
Setelah dilakukan pemeriksaan, Budiman terancam pasal 27 ayat 3 UU Informasi Transaksi dan Elektronika (ITE), dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara, atau denda Rp 1 miliar.
Selain itu, Budiman juga akan dijerat dengan pasal 207,208, dan 209 KUHP tentang penghinaan terhadap institusi atau badan umum, seperti DPR, menteri, kejaksaan, kepolisian, gubernur, bupati, camat dan sejenisnya.
Kasusnya sendiri, bermula saat Budiman memberikan komentar yang bernada merendahkan pada sebuah foto mantan bupati Pangkep, almarhum Syafrudin Nur. Guru SMPN Ma’rang ini berkomentar dengan membandingkan mantan Bupati dengan Bupati sekarang yang masih menjabat.
“Sebagai bupati yang selalu dikenang (Syafrudin Nur), tidak seperti bupati sekarang (Syamsudin A. Hamid), bupati terbodoh di Indonesia” demikian petikan komentar Budiman pada foto almarhum Bupati Pangkep.
Syamsudin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pangkep, diberitakan telah memaafkan perbuatan Budiman. Namun, pihaknya meminta polisi untuk tetap meneruskan proses hukum yang telah diadukannya.
Terkait dengan kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Pangkep, M. Ridwan mengatakan,  pihaknya tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada Budiman.
Selanjutnya, ia pun sangat menyayangkan atas perbuatan Budiman yang dinilainya tidak mencerminkan sikap dan perilaku seorang pendidik.
“Dikpora tidak bisa menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan hukum kepadanya. Masa guru seperti itu. Seharusnya, dia memberikan contoh positif, bukan sebaliknya,” jelas Ridwan, sebagaimana dikutip dari sini.
Hingga saat ini, Budiman sendiri yang masih dalam tahanan Polres Pangkep belum dapat dihubungi oleh para wartawan untuk dimintai tanggapan atas kasus hukum yang menimpa dirinya. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar