Jumat, 08 Februari 2013

Kemdikbud Tidak Profesional, Siswa Jadi Kelinci Percobaan Kurikulum Baru?


Srie, - Tarik ulur Kemdikbud dengan Komisi X DPR masih terus berlanjut. Sikap ngotot yang sering ditunjukkan oleh Mendikbud, Mohammad Nuh, dibalas oleh anggota DPR dengan menahan anggaran kurikulum baru, khususnya yang diperuntukan bagi pengadaan buku dan pelatihan guru.

Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR, Raihan Iskandar menyatakan, meskipun pergantian kurikulum merupakan kewenangan pemerintah, namun DPR memiliki tugas dalam pengawasannya. 

Termasuk, katanya, mengawasi bagaimana kurikulum itu direncanakan, dirancang dan diimplementasikan.

“Kami harus memastikan, bahwa Kurikulum 2013 tersebut benar-benar siap sebelum diimplementasikan. Jika tidak, maka DPR akan cenderung untuk membintangi anggaran tersebut,” kata Raihan, di Gedung DPR, Kamis (7/2), sebagaimana diberitakan di sini.

Politisi asal PKS ini mengingatkan, apabila pergantian kurikulum dijalankan tanpa persiapan yang utuh, maka akan berakibat fatal bagi siswa yang seolah menjadi kelinci percobaan kurikulum baru.

Akibatnya lainnya, lanjut dia, publik pun akan menganggap DPR ikut berdosa karena telah menyetujui anggaran untuk Kurikulum 2013.

Ia menyarankan, sebaiknya Kemdikbud tidak terburu-buru dalam melakukan  pergantian kurikulum. Alasannya, klaim Mendikbud yang menyatakan para guru di daerah telah siap melaksanakan implementasi kurikulum baru masih dipertanyakan.

“Kesiapan guru yang diklaim Mendikbud tidak memiliki parameter. Ketidaksiapan penerapan kurikulum itu justru dimulai pada hal yang sangat mendasar, yaitu dokumen kurikulum,” tuturnya.

Raihan menyebut dokumen kurikulum baru yang dimiliki oleh Kemdikbud masih jauh dari sempurna. Misalnya, standar yang berubah pada Kurikulum 2013 hanya mencakup 4 hal saja, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian.

Padahal, lanjutnya, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur adanya 8 standar. Hal ini berarti, standar lainnya masih belum diatur dengan jelas, seperti standar  pengelolaan dan standar pembiayaan.

Yang kian membuat heran bagi para anggota Komisi X DPR, adalah justru pihak Kemdikbud terus melakukan pembengkakan anggaran perubahan kurikulum.

Seperti anggota Panja Kurikulum lainnya, Raihan pun menyebut anggaran yang diajukan oleh Kemdikbud selalu mengalami perubahan yang spektakuler. [Baca:DPR: Anggaran Kurikulum Baru Membengkak Spektakuler, Belum Clear!].

Dikatakannya, pada raker dengan Komisi X DPR, semula anggaran kurikulum baru yang diajukan oleh Kemdikbud adalah sebesar Rp 684 miliar. Namun, kemudian anggaran berubah pada RKA/KL menjadi Rp 611 miliar, selanjutnya berubah lagi menjadi Rp 1,457 tirliun.

Puncak keanehannya terjadi, kata Raihan, saat beberapa hari terakhir ini Mendikbud menyebut anggaran yang sama berubah lagi menjadi Rp 2,4 triliun.

“Hal ini menunjukkan fenomena birokrasi yang tidak profesional, khususnya dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembiayaan,” tukasnya.

Pada prinsipnya, kata dia, DPR memahami bahwa perubahan kurikulum adalah suatu keharusan atau tidak bisa dinafikkan, karena untuk memenuhi tuntutan zaman. Namun, sebelum terjadi perubahan kurikulum harus dipastikan terlebih dahulu seluruh kesiapannya secara utuh. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar