Kamis, 07 Februari 2013

Mendikbud: Bedakan Hak Berserikat Guru, Sebagai Warga Negara dan Profesi


Srie, - Kemdikbud dikritik oleh sejumlah pimpinan organisasi profesi guru non PGRI terkait dengan revisi PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

Bahkan, perwakilan dari FSGI, FGII dan IGI telah mengadukan Mendikbud ke Komnas HAM, pada Jum’at (1/2) pekan lalu. [Baca di sini]

Alasannya, pengaturan organisasi profesi guru yang tercantum pada draft revisi PP tersebut dinilai berptensi akan terjadi pelanggaran HAM terhadap guru yang memiliki organisasi sendiri, di luar PGRI.

Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan panggilan kepada Mendikbud untuk datang mengklarifikasi hal dimaksud pada Rabu (6/2) siang kemarin. Sayangnya, Mendikbud atau orang lain yang mewakili tidak datang tanpa alasan atau konfirmasi. [Baca di sini]

Rencananya, hari Kamis (7/2) ini Komnas HAM akan mengirimkan surat panggilan yang kedua, agar Mendikbud bersedia hadir pada hari Senin, tanggal 18 Februari mendatang.

Lantas, bagaimana tanggapan Mendikbud sendiri terkait masalah pengaduan dari pimpinan organisasi guru yang telah mengadu ke Komnas HAM itu? Hingga saat ini belum diperoleh tanggapan secara langsung dari Mendikbud, termasuk soal dirinya mangkir saat dipanggil oleh Komnas HAM, Rabu kemarin.

Mendikbud, Mohammad Nuh, hanya memberikan tanggapan secara umum terkait masalah rancangan peraturan yang mengatur keberadaan organisasi profesi guru.

Dikatakannya,  harus dibedakan antara hak berserikat sebagai warga negara yang dijamin undang-undang dasar dengan hak berserikat guru sebagai profesi.

Ia menambahkan, pada waktu sebelumnya, guru belum diakui sebagai sebuah profesi. Namun, sejak terbitnya UU No. 14 tahun 2005, maka guru dinyatakan secara hukum sebagai sebuah profesi.

“Bedakan guru sebagai profesi dengan guru sebagai anggota masyarakat biasa,” kata Nuh, di Jakarta, rabu (6/2), sebagaimana diberitakan di sini.

Menurut Nuh, guru sebagai profesi memiliki kelengkapan organisasi. Saat ini, lanjutnya, penataan organisasi profesi guru baru memasuki tahap desain organisasi. Sementara, model organisasinya masih belum  ditentukan.

“Apa mau pakai model dokter. (Organisasi profesi) dokter kan tunggal, atau Ikatan Notaris Indonesia, tunggal juga. Masih draft, belum kita sepakati konsep orgnasisasi profesi guru,” jelasnya.

Untuk itu, pihak Kemdikbud akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain yang yang terkait, seperti Kemenkeu, Kemendagri, Kemenag, KemenPAN, dan Kemenhum-HAM.

Setelah melalui tahapan ini, ujarnya, maka barulah draft pembentukan organisasi profesi guru itu akan dimasukkan dalam bahasa peraturan perundangan.

Nuh menambahkan, hingga saat ini, Kemdikbud masih membuka masukan dari berbagai komunitas dan organisasi guru terkait penataan organisasi profesi guru tersebut.

Menurutnya, organisasi profesi memiliki kaidah tersendiri, baik menyangkut etika profesi, pengembangan maupun perlindungan.

Misalnya, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang guru, maka harus ada majelis atau dewan tersendiri yang mengaitkan dugaan pelanggaran tersebut dengan pelaksanaan hak dan kewajiban guru.

“Jadi, kalau nanti ada seorang guru melakukan pelanggaran, tidak serta merta dikaitkan dengan kriminalitas. Kami mengajak komunitas atau organisasi guru untuk memberi pandangan terhadap organisasi profesi guru,” pungkasnya. *** [Srie]



2 komentar:

  1. mendikbud sekarang g punya otak dan g punya perasan

    BalasHapus
  2. Kita berfikiran baik saja, apa yang dilakukan oleh petinggi niatnya baik, bila tidak baik akan ada balasannya kalau tidak didunia pasti diakhirat...apa yang ditanam itulah yang tumbuh...

    BalasHapus