Selasa, 19 Februari 2013

Penuhi Panggilan Kedua Komnas HAM, Mendikbud Kirim Perwakilan


Srie, - Mendikbud, Mohammad Nuh, kembali tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk yang kedua kalinya, pada Senin (18/2) pagi ini.
Hanya saja, pada panggilan yang kedua ini, Nuh mewakilkan kehadirannya kepada Kepala Balitbang, Khairil Anwar Notodiputro, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Muslikh.
Pada pertemuannya dengan kedua pejabat dari Kemdikbud itu, anggota Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, Kemdikbud seharusnya tidak perlu mengatur teknis pendirian organisasi profesi guru dalam Peraturan Pemerintah (PP).
“Pemerintah, tidak perlu terlalu teknis mengatur pendirian organisasi profesi guru. Pendirian organisasi profesi guru sebaiknya diserahkan kepada komunitas guru,” kata Pigai, Senin (18/2), di kantor Komnas HAM, Jakarta.
Pigai menilai, revisi PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru menghendaki adanya organisasi tunggal yang mewadahi guru, seperti halnya organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bagi para dokter. Meski begitu, kata dia, tidak seharusnya Kemdikbud ikut-ikutan mengatur segala.
"Meskipun organisasi dokter tunggal, tetapi pendirian IDI juga tidak dilakukan dan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Mengapa Kemdikbud berupaya mengatur dan mengarahkan organisasi profesi guru yang tunggal," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Pigai, pihak Komnas HAM telah menyarankan kepada Kemdikbud agar revisi PP tentang guru itu tidak mencantumkan persyaratan organisasi profesi guru berdasarkan persentase jumlah guru.
Menurutnya, persyaratan berdasarkan persentase jumlah guru merupakan syarat untuk hak-hak komunal, bukan individual. Sedangkan, kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi merupakan hak individual sebagaimana diatur berdasarkan hak asasi manusia.
Persetujuan Presiden
Pihak Kemdikbud sendiri, sesuai pengakuan Pigai, menyatakan bahwa revisi PP itu baru sebatas draft persiapan yang akan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai atasan Mendikbud.
"Pihak Kemdikbud menyatakan bahwa draf revisi yang ada saat ini baru draft persiapan. Kemdikbud juga baru memintakan persetujuan kepada Presiden apakah diperbolehkan melakukan revisi terhadap PP Guru," ujarnya.
Setelah mendengar penjelasan dari perwakilan Mendikbud, Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM itu menilai Kemdikbud belum melakukan sosialisasi dengan baik mengenai rencana revisi PP tentang guru itu.
Sehingga, dirinya menyarankan agar Kemdibud melakukan sosialisasi revisi PP secara lebih baik lagi. Namun, tambah Pigai, seharusnya revisi PP itu terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Presiden sebelum dilakukan sosialisasi kepada publik.
“Setelah ada persetujuan Presiden, baru Kemdikbud melakukan sosialisasi dan uji publik revisi PP Guru yang dipermasalahkan itu,” saran Pigai.
Ia menambahkan, bahwa setelah mendengarkan sejumlah saran dari Komnas HAM, pihak Kemdikbud berjanji akan memperbaiki dan membuat draft revisi PP No 74 tahun 2008 yang baru.
Pengaduan
Untuk diketahui, pemanggilan Mendikbud oleh Komnas HAM berawal dari pengaduan yang dilakukan oleh perwakilan pimpinan tiga organisasi guru, yaitu FSGI, FGII dan IGI, pada awal Februari (1/2) lalu.
Alaasan pengaduan, menurut para pengadu, adalah karena draft revisi PP No. 74 tahun 2008 tentang guru itu dinilai akan memberangus hak para guru untuk bergabung dalam organisasi guru selain PGRI. Sesuatu yang dinilainya berpotensi terjadi pelanggaran HAM.
Atas pengaduan itu, maka Komnas HAM melayangkan surat panggilan kepada Mendikbud untuk datang ke kantor Komnas HAM pada Rabu (6/2) lalu.
Namun, pada panggilan pertama itu, Mendikbud tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan alias mangkir, sehingga Komnas HAM melakukan panggilan kedua pada Senin (18/2) yang diwakili oleh dua pejabat bawahannya. 
Mendikbud, mohammad Nuh sendiri sempat memberikan pembelaan atas draft revisi PP tentang Guru yang dilakukan oleh Kementeriannya. Menurut Nuh, masyarakat harus membedakan hak berserikat guru sebagai warga negara dan hak guru sebagai profesi. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar