Jumat, 01 Februari 2013

Presiden PKS Tersangka KPK, “Islam Yes, Parpol Islam No” Masih Relevan!


Oleh Srie

Ditetapkannya Presiden Partai keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishak (LHI) sebagai tersangka kasus suap impor daging oleh KPK kian menegaskan kembali bahwa politik memiliki logika dan hukumnya tersendiri.

Bahwa kekuasaan politik tetaplah cenderung membuat seseorang untuk berbuat korupsi. Tak peduli siapapun dia, apapun latar belakangnya, termasuk apapun agama yang dianutnya.

Politik adalah logika kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu diraih dan dipertahankan. Salah satunya, adalah dengan menggunakan kekuatan uang yang diperoleh dengan cara yang tidak halal alias melalui cara kotor korupsi.

Perhatian publik yang cukup besar atas kasus yang menimpa elit nomor satu di tubuh PKS ini dikarenakan sejak awal kelahirannya, partai tersebut selalu mencitrakan diri sebagai partai Islam. Slogannya adalah bersih dan peduli.

Sebuah kontradiksi terjadi, ketika ajaran Islam yang jelas-jelas mengharamkan praktek korupsi malah dilakukan oleh para politisi yang berasal dari partai yang kerap meneriakkan isu moralitas, termasuk moralitas memerangi korupsi. Bersih dan peduli itu, bak jauh panggang dari api.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, kasus ini cukup berdampak tidak hanya bagi PKS, namun pula bagi perkembangan politik umat Islam di Indonesia ke depan. Dikatakannya, partai-partai yang selama ini mengklaim diri beridentitaskan Islam akan mengalami kesulitan dalam meraih simpati masyarakat luas.

“Saya sungguh tersentak atas ditangkapnya presiden Partai keadilan sejahtera (PKS). Peristiwa ini bukan hanya berdampak pada diri beliau, tapi juga partainya sendiri, serta partai Islam secara keseluruhan,” ujar Din Syamsudin usai meresmikan Masjid Perak, Kotagede, Yogyakarta, Kamis (31/1) kemarin, sebagaimana diberitakan di sini.

Menurut Din, peristiwa besar korupsi yang juga menimpa partai islam, seperti halnya PKS, merupakan masalah besar bagi umat Islam. Akibatnya, ungkapan bahwa tidak ada bedanya perilaku elit partai Islam dengan elit partai-partai lainnya semakin memperoleh pembenaran.

Kasus LHI ini seolah kian mempertegas analisis pengamat politik beberapa waktu lalu melalui hasil surveinya yang memperkirakan partai-partai yang berlatar belakang Islam (PPP, PKS, PKB, PAN) kian terpuruk pada Pemilu 2014 mendatang.

Bahkan, banyak pengamat yang berani memprediksi bahwa tidak ada satu pun partai Islam yang akan masuk pada 5 besar parpol pada Pemilu tahun depan. Disebutkan, 5 besar parpol akan dikuasai oleh partai-partai beraliran nasionalis, seperti Golkar, PDIP, Demokrat atau Gerindra.

Sebuah fakta sejarah kembali terulang. Ketika di zaman Orde Baru (Orba), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selalu berteriak mengklaim diri sebagai satu-satunya partai Islam, harus berhadapan dengan realitas politik bahwa Islam itu tidaklah bisa diidentikan dengan sebuah partai politik.

Slogan “Islam Yes, Partai islam No” yang diusung oleh almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) pada awal masa rezim Orba agaknya masih mempunyai relevansinya hingga kini. Islam adalah substansi nilai, sementara parpol Islam adalah bentuk temporer dari simbol perwujudan praktek politik yang diklaim oleh para pengusungnya.

Bahwa Islam adalah sebuah ajaran  nilai-nilai yang ideal dan luhur, sementara praktek politik, khususnya melalui parpol, adalah sebuah “permainan simbolik” tersendiri yang kerap mempertontonkan logika kekuasaan yang lebih dominan ketimbang pertimbangan moralitas yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya.

Ini bukanlah berkait dengan isu sekularisme versus Islam, namun lebih pada penekanan substansi Islam versus simbolisasi politik Islam. Ketika realitas praktek politik yang dipertontonkan itu justru berseberangan dengan landasan moralitas yang diakuinya, maka semua klaim dan upaya pembelaan diri para elit politik parpol Islam akan menemukan kesia-sian yang nyaris sempurna.

Sebuah tantangan yang kian berat harus dihadapi oleh mereka yang meyakininya, untuk kembali melakukan percobaan sintesa “Parpol Islam”. Paling tidak untuk masa beberapa tahun ke depan, ketika saat ini elit politisi muslim belum mampu menunjukkan nilai lebih keyakinannya dalam praktek nyata  berpolitik di negeri ini. *** [Srie]

Baca juga: Mahfud MD: KPK "Tabrak" Saja Kasus Suap LHI, Tidak Ada Konspirasi!

4 komentar:

  1. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak mengungkap keanehan dibalik penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hakim Ishaaq (LHI) oleh KPK.
    Apalagi karena proses penetapan tersangka, penangkapan, pemeriksaan, dan penahanannya berlangsung dalam waktu yang cukup singkat kurang lebih sehari tuntas.

    Praktisi Hukum, Sahril Harahap, bahkan melihat banyak keanehan alias keganjilan dalam penangkapan Luthfi.

    "Mengapa dengan seorang LHI sehari saja sudah ditangkap oleh KPK. Meski yang bersangkutan tidak tertangkap tangan. Kita tidak membela LHI cuma ini proses yang tidak biasa di KPK," kata Sahril yang juga Ketua Umum Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHAI) ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/2/2013).

    Dia membandingkannya dengan kasus korupsi Hambalang yang diduga melibatkan Andi Mallarangeng.

    "Itu sudah berbulan-bulan prosesnya dari saksi kemudian jadi tersangka. Sampai sekarang belum diproses juga. Bandingkan dengan LHI hanya dalam hitungan menit diproses lalu ditangkap. Ini kenapa? Itu pertanyaan kami," kata dia.

    Sahril sepakat penegakan hukum oleh KPK dalam pemberantasan korupsi namun permasalahannya patut diduga ada unsur tebang pilih.

    "Patut diduga ada pesanan pihak tertentu atas kasus LHI ini. Begitu banyak kasus besar ada ada di depan mata sekian lama tidak diproses sampai sekarang. Ada kasus Century, kasus Hambalang, kasus korupsi Al Quran, tapi kok kasus ini secepat itu diproses? Mengapa dengan seorang LHI dalam sehari saja langsung ditangkap?" kata dia.

    Sebagai praktisi hukum dari kalangan pemuda, dia pada prinsipnya mendukung segala upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Namun dengan keganjilan terhadap proses hukum LHI itu, dia berharap kedepan KPK bisa meluruskan masalah seperti ini dan tidak terulang lagi hal serupa.

    "Karena KPK benteng terakhir pemberantsan korupsi di Indonesia. Kita mendukung upaya pemberantasan korupsi tapi harus dilakukan adil dan tidak tebang pilih. Karena itu melanggar asas persamaan dalam pelaksanaan dan kedudukan hukum. Kami hanya meminta KPK profesional menyelesaikan kasus ini," kata dia.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kader PKS lebih baik fokus sj pd pembelaan hukum, bukan malah melebar kemana2. Presiden PKS yg baru, Anis Mata saat di acara TV, jg ga bisa jelaskan tudingan konspiratif itu. Malah, ia nyatakan bhw pernyatannya lbh utk konsumsi internal partai, agar ttp solid. Ini teori ciptakan musuh bersama yg absurd, demi kepentingan jngka pndek internal partai.

      Lebih elok, jika anis mata bilang: siapapun kader PKS yg trlibat korupsi, silakan KPK proses hukum, dan partai akan ambil tindakan tegas thdp yg bsangkutan. Ini akan jauh lbh simpatik bagi publik.

      Kuncinya, nanti di persidangan untuk dibuktikan, apakah benar atau tdk dua alat bukti kuat yg dimiliki KPK bhw LHI brperan besar dlm kasus ini. Bahwa KPK tlh miliki rekaman prcakapan antara suswono dan LHI, serta prtemuan antara AF dan LHI mlm sblumnya di DPR. Ada baiknya, dibaca jg berita di tempo spt ini http://www.tempo.co/read/news/2013/02/03/064458696/Luthfi-Diduga-Berperan-Besar-Soal-Suap-Daging

      Sy kira, publik pun menuntut agar KPK tdk hnya tajam pd PKS, tp tumpul pd elit parpol lain. Namun, apapun alasannya membela kader yg tersangka kasus korupsi dg cari kambing hitam diluar, atau kembangkan teori konspiratif tdk akan bhasil mnutupi kasus itu sndiri. Akal sehat publik dpt mmbedakan mana pembelaan yg mengada2, mana fakta2.

      Kemampuan utk mmbedakan mana wilayah politik dan hukum serta pembelaan atas nama kpntingan agama mjd kata kunci bgm seseorang bs bersikap jernih, objektif ataukah tdk. Itulah, maka slogan "Islam Yes, Partai Islam No" hgga saat ini agaknya msh cukup relevan, agar kesucian ajaran agama tdk terkotori oleh praktek umatnya yg jstru bertentangan dg ajaran itu sndiri. Kecuali, bila tokoh elit politisi muslim sdh bnr2 zuhud, n imun atas godaan duniawi.

      Terima kasih, salam persahabatan

      Hapus
    2. kalau bu SRIE jadi korban tebang pilih gimana?kebencian kita pada PARPOL ISLAM jgn membuat kita jadi tdk obyektif.EMANG KPK TUHAN .angotanya dari unsur kepolisian dan kejaksaan .yg bisa salah..BOCORNYA sprindik ANAS membuat kita semakin tahu bahwa KPK tdk INDEPENDEN

      Hapus
    3. Tidak ada kebencian pd parpol Islam. Yg ada adalah kritik n sikap penolakan atas korupsi apapun bentuknya, termasuk yg dilakukan oleh partai yg klaim parpol Islam. Problem saat ini, semua parpol berperilaku hmpir sama saja, korup. Dlm demokrasi yg korup pula.

      Besikap adil adlh harus, jgn sampai loyalitas pd parpol tertentu mnyebabkan kita tdk bs objektif lg, n mntoleransi praktek korupsi atas nama kepentingan golongan sndiri. Bukankah Nabi SAW prnah brkata: andai Fatimah mencuri, maka tangannya akan saya potong juga?. Spirit moralitas, atau akhlaqul karimah yg demikian yg hrs dimiliki oleh umat Islam. Jgn terkalahkan oleh kepentingan politik kekuasaan yg permisif atas perilaku korupsi.

      Terkait KPK, tentu hrs brsikap objektif n adil pula. Tdk bs tebang pilih atas pesanan kekuasaan tertentu. Dugaan KPK saat ini dimanfaatkan oleh kekuasaan utk menghantam lawan2 politiknya, hrs jg dilawan. Suka, atau tdk suka, pimpinan KPK saat ini adlh produk kepentingan politik kekuasaan. Ini yg hrs dibenahi. Namun, kelemahan KPK saat ini tdk brrti dpt menolerir tindakan korupsi.

      Andai merasa dizalimi, maka lawanlah kezaliman itu melalui saluran2 politik n hukum yg mungkin dpt diambil. Perjuangkan, bhw tuduhan korupsi adalah tdk benar. Bukan lari dr pokok masalah, kemudian seolah menutup mata ttg praktek korup itu ada n merata.

      Korupsi, ttplah korupsi. Diharamkan agama, dilarang negara!

      Terima kasih, salam persahabatan



      Hapus