Jumat, 22 Februari 2013

Tahun Ini, Hanya Sekolah Terakreditasi A dan B Terapkan Kurikulum 2013


Srie, - Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan, penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah.

Menurutnya, pemerintah hanya akan menerapkan kurikulum baru pada sekolah yang telah siap saja. Artinya, kata Nuh, penerapan tersebut tidak akan dipaksakan bagi sekolah yang memang belum siap.

Nuh menjelaskan, ukuran kesiapan sekolah didasarkan pada pertimbangan atas sejumlah faktor atau kriteria yang dimiliki oleh sekolah bersangkutan.

Ia menyebutkan sejumlah faktor atau kriteria itu. Pertama, faktor kesiapan dari sisi kelengkapan sekolah, misalnya jumlah kelas yang lengkap.

“Maksudnya, kelas 1 sampai 6 ada. Kan, ada sekolah yang belum komplit. Misalnya, sekolah baru (berdiri), itu ada yang sampai kelas 5 saja,” kata Nuh, Selasa (19/2), di kantronya.

Nuh menambahkan, kelengkapan sekolah juga dilihat dari jumlah gurunya yang lengkap, dari kelas 1-6. Termasuk pula, harus ada guru agama dan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kedua, lanjut Mendikbud, adalah faktor kesiapan dari segi akreditasi sekolah yang mencakup aspek kelembagaan, tenaga pendidik, manajemen, sarana prasarana, hingga prestasi yang pernah diraih oleh siswa di sekolah tersebut.

Mantan Rektor ITS ini menjelaskan, penerapan kurikulum baru dilakukan hanya pada sekolah dengan akreditasi A dan B saja. Alasannya, karena sekolah inilah yang dianggap telah memiliki kesiapan.

Berdasarkan data yang ada di Kemdikbud, jumlah sekolah SD/MI dengan akreditasi A dan B adalah 44.609 sekolah atau 71,5 persen dari total sekolah yang ada. Adapun sekolah terakreditasi C adalah 24 persen, dan sisanya adalah tidak terakreditasi.

Untuk jenjang SMP, sekolah dengan akreditasi A dan B sebanyak 73,7 persen. Untuk jenjang SMA, sebanyak 74 persen, dan jenjang SMK 84 persen.

Selanjutnya, untuk faktor ketiga, adalah menyangkut kesiapan guru. Antara lain, mencakup  kualifikasi akademik yang dimiliki guru di sekolah tersebut, seperi lulusan S1 atau D4 akan dipertimbangkan.

Faktor keempat, adalah terkait dengan manajemen atau tata kelola sekolah yang datanya sudah dimiliki oleh Kemdikbud. Menurut Mendikbud, data ini sudah diserahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kemdikbud.

Hasil verifikasi itu, tambah Nuh, kemudian disampaikan kembali kepada pemerintah daerah untuk menentukan sekolah mana saja yang akan menerapkan kurikulum baru.

Untuk tahun 2013 ini, pemerintah pusat hanya menerapkan pada 30 persen sekolah saja, namun persentasenya bisa disesuaikan atau bertambah berdasarkan kesiapan pendanaan dari pemda setempat.

“Minimumnya, kan 30 persen. Tapi, kalau mereka sanggup mendanai sisa dari 30 persen itu, ya bisa saja,” ujar Nuh.

Hingga saat ini, tercatat ada beberapa pemda yang telah menyatakan kesanggupannya untuk menerap Kurikulum 2013 lebih dari 30 persen sekolah pada tahun 2013.

Bahkan, untuk daerah Bontang, Kaltim dan Padangpanjang, Sumatera Barat telah menyatakan diri siap menerapkan kurikulum  baru untuk seluruh sekolah yang ada di wilayah itu.

Raker Panja Kurikulum

Sementara itu, pada rapat kerja dengan Panja Kurikulum Komisi X DPR RI, Selasa (19/2) lalu, Wamendikbud, Musliar Kasim mengatakan, untuk jenjang SD, pada tahun 2013, kementeriannya hanya akan menerapkan kurikulum baru pada sekolah yang berakreditas A dan B saja.

Sedangkan sekolah berakreditasi C, direncanakan akan menerapkan kurikulum baru dimulai pada tahun 2014.

Keputusan ini dinilai oleh anggota Panja, Dedi Gumelar, sebagai tidak konsisten, di mana sebelumnya Kemdikbud akan memberikan kesempatan yang sama untuk semua sekolah.

“Dulu, kan janjinya semua sekolah dapat kesempatan yang sama. Masalah akreditasi tidak menjadi faktor penentu dalam pemilihan sekolah yang akan menerapkan Kurikulum 2013,” kata Dedi Gumelar atau biasa dikenal Mi’ing. [Baca: Penerapan Kurikulum Baru Dilakukan Secara Bertahap, Berdasarkan Kelas]

Dalam raker itu, Musliar pun memaparkan, sekolah-sekolah pelaksana kurikulum baru akan mendapatkan pendampingan dari sekolah inti.

Sekolah inti, kata Musliar, adalah sekolah negeri atau swasta yang terakreditasi A dan memiliki guru inti yang penetapannya dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

Sedangkan sekolah inti, tambahnya, akan didampingi oleh sekolah pembina, yakni sekolah, baik negeri maupun swasta, yang sudah menerapkan discovery learning dan metode tematik. [Baca: Implementasi Kurikulum 2013, Kemdikbud Akan Tunjuk Sekolah Pembina]. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar