Minggu, 03 Februari 2013

Tunjangan Sertifikasi Guru Sering Nunggak, Pemda: Transfer Dana Pusat Kurang!


Srie, - Masalah sering nunggak-nya pencairan tunjangan profesi guru (TPG) ternyata tidak hanya ada di pihak pemerintah daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat (Kemenkeu) pun ikut andil dengan terlambatnya transfer dana dari pusat ke daerah.

Kepala Bagian Humas Pemkot Pekanbaru, Riau, Azharisman Rozie mengatakan, keterlambatan transfer dana ke daerah sudah terjadi sejak tahun 2010. Tahun 2012 saja, masih ada dua bulan dana TPG yang belum ditransfer oleh pusat ke kas daerahnya.

“Tahun 2012 saja masih ada 2 bulan dana TPP guru belum ditransfer pusat. Persoalan ini juga terjadi 2010-2011. Jadi, ada beberapa bulan tidak disalurkan pusat ke daerah,” kata Azharisman, saat berada di Jakarta, Senin (28/1) sebagaimana diberitakan di sini.

Menurut Azharisman, meski terlambat, pada tahun berikutnya dana sertifikasi guru itu akan selalu ditransfer oleh pusat ke daerah. Ia mencontohkan, kekurangan dana pada tahun 2010 baru ditransfer pada tahun 2012 lalu.

Untuk kekurangan dua bulan dana TPG tahun 2012, lanjutnya, berdasarkan janji pemerintah pusat pada Desember lalu, akan dibayarkan pada tahun 2013 ini.

“Pusat janji salurkan kekurangannya 2013, namanya carrier over. Biasanya Maret nanti baru ditransfer yang kekurangan 2012 itu. Untuk yang sudah ditransfer pusat ke Pekanbaru, itu sudah tersalurkan semua,” jelasnya.

Dalam catatan pemkot Pekanbaru, imbuhnya, meskipun pusat telah membayar kekurangan dana TPG tahun 2010, namun masih ada hutang pusat kepada guru-guru di Pekanbaru sebesar Rp 27 miliar. Hutang ini merupakan kekurangan transfer dana untuk 1 bulan TPG tahun 2011 dan 2 bulan TPG tahun 2012.

Pemkot Pekanbaru menganggarkan sekitar Rp 9 miliar per bulan untuk tunjangan sertifikasi guru di wilayahnya. Sehingga, bila ada kekurangan transfer dari pusat sebanyak tiga bulan TPG, maka bisa diperkirakan besarnya hutang pusat adalah sekitar Rp 27 miliar.

Diakui oleh Azharisman, bahwa hingga saat ini sebenarnya masih ada sisa dana transfer dari pusat tahun 2012 di Pemkot Pekanbaru, sebesar Rp 1,1 miliar. Namun demikian, pihak pemkot tidak berani membagikannya kepada guru yang bersertifikasi karena dana yang dibutuhkan untuk 2 bulan TPG adalah sekitar Rp 18 miliar.

“Jika dana itu tetap disalurkan, maka akan timbul kecemburuan karena tidak semua guru menerima tunjangan profesi,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PGRI, Sulistiyo, juga pernah melakukan pengecekan langsung ke pemkab Jepara dan Rembang, Jawa Tengah untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya terkait hal yang sama.

“Silakan dicek, di kedua daerah itu para guru di tahun 2012 baru dibayar 10  bulan. Di pemda masih ada sisa uang. tetapi, uang itu kalau dibagi untuk tunjangan sertifikasi guru satu bulan agar menjadi 11 bulan, tidak mencukupi,” kata Sulistiyo. [Baca: TPG Sering Molor, Pusat-Daerah Saling Lempar Tanggung Jawab].

Sehingga, ia mengingatkan agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terus melakukan aksi saling lempar tanggung jawab. Karena, pada akhirnya yang menjadi korban adalah guru yang sebenarnya berhak menerima tunjangan tersebut tepat waktu dan tepat jumlah. 

Sementara itu, pihak Irjen Kemdikbud telah melaporkan masalah sering nunggaknya pencairan dana sertifikasi guru ini ke KPK. [Baca: TPG Sering Molor, Irjen Kemdikbud Lapor Ke KPK]. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar