Selasa, 05 Maret 2013

Kecewa Tunjangan Sertifikasi Tidak Utuh, FGII Lapor ke Ombudsman


Srie, - Agaknya sebagian guru telah kehilangan kesabaran terkait pencairan tunjangan profesi guru (TPG) yang hingga kini masih banyak tunggakan.

Kecewa akibat masalah tersebut, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) melaporkan  ke lembaga Ombudsman.

Selasa (5/3) siang, Sekjen FGII, Iwan Hermawan beserta belasan guru anggota FGII diterima oleh Wakil Ketua Ombudsman bidang pengawasan, Hj. Azlaini Agus, di kantornya, Jl. H.R. rasuna Said, Jakarta.

Iwan memaparkan, laporan yang dilakukan oleh pihaknya terkait dengan pembayaran TPG yang tidak utuh 12 bulan pada setiap tahunnya.

"Permasalahan yang kami laporkan ini berkaitan dengan tidak lengkapnya tunjangan profesi guru (TPG) yang kami terima. Ini terjadi secara nasional," kata Iwan.

Ia menduga, keadaan tersebut bisa terjadi karena ada indikasi maladministrasi Kemdikbud dan dinas pendidikan di daerah-daerah yang mengakibatkan tidak utuhnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru pada semua kabupaten / kota di seluruh Indonesia.

“Kemdikbud dan dinas pendidikan kabupaten/kota telah gagal dalam perencanaan pembayaran TPG pada tahun 2012. Kemungkinan besar, akan terjadi lagi pada tahun anggaran 2013,” ujarnya.

Iwan menambahkan, seharusnya tunjangan profesi yang diterima guru yang telah lulus sertifikasi adalah 12 bulan selama satu tahun.

Namun, lanjutnya, nyatanya sejak tahun 2009, rata-rata TPG yang disalurkan hanya 10-11 bulan saja.

Selain itu, imbuhnya, waktu penyaluran yang seharusnya per tri wulan, juga tidak berjalan sesuai jadwal. Dalam setahun, rata-rata, guru hanya menerima 10 bulan, alias tidak utuh.

"Karena itu kami minta Ombudsman dapat menindaklanjuti masalah ini. Karena ada indikasi terjadinya maladministrasi,” pungkasnya.

Ombudsman adalah lembaga negara yang didirikan untuk melayani laporan pengaduan masyarakat karena merasa kecewa atas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, BUMN, BUMD, badan swasta dan perseorangan.

Masalah pembayaran tunjangan sertifikasi guru yang sering telat dan tidak utuh, hingga kini  belum memperoleh solusi yang pasti. Bahkan, saat ini terkesan adanya saling lempar tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah, dengan alasannnya masing-masing.


Tahun 2013 ini, baru tunjangan sertifikasi bagi guru non-PNS saja yang akan ditransfer langsung dari pusat, sedangkan bagi guru PNS masih berlaku mekanisme semula, yaitu melalui kas pemerintah daerah terlebih dahulu. 

Persoalan Sistemik

Sementara itu, saat menerima laporan dari FGII, Hj Azlaini menyatakan, masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana tunjangan sertifikasi guru yang amburadul merupakan persoalan yang sistemik.

“Persoalan sertifikasi ini persoalan sistemik, bukan perorangan. Muaranya selalu pada rekomendasi perbaikan aturan, perbaikan sistem,” kata Azlaini.

Ia mengakui, Ombudsman sendiri telah melakukan investigasi atas persoalan tersebut guna mengurai akar masalahnya.

Berdasarkan hasil investigasinya, telah ditemukan banyak persoalan yang terkait dengan masalah tersebut yang meliputi kementerian pendidikan, dinas-dinas di daerah, sekolah, dan kementerian keuangan.

Oleh karena itu, laporan yang disampaikan oleh FGII diterima dan akan diproses oleh Ombudsman, karena dinilainya termasuk dalam masalah pelayanan publik.

Sedangkan, terkait masalah tudingan FGII yang menilai adanya kegagalan sistem pelayanan yang dilakukan oleh Kemdikbud dan dinas pendidikan di daerah-daerah, kata Azlaini, akan dilihat nanti setelah dilakukan investigasi secara sistemik pula.

“Soal ada tidaknya kegagalan sistem, kita lihat dulu seperti apa kegagalannya, oleh siapa. Yang jelas, apa yang disampaikan FGII ini sudah jadi temuan dalam investigasi sistemik,” pungkasnya. *** [Srie]


Tidak ada komentar:

Posting Komentar