Rabu, 06 Maret 2013

KPK Diminta Usut Dana Tunjangan Sertifikasi Rp 10 T yang Mengendap di Daerah


Srie,- Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, Haryono Umar, kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dana tunjangan profesi guru (TPG) yang hingga kini masih mengendap di daerah.
Haryono memaparkan, selama pertengahan 2011 hingga 2012, kementeriannya sudah mengirimkan dana tunjangan sertifikasi guru sekitar Rp 40 triliun ke pemerintah kabupaten / kota di seluruh Indonesia.
Namun, katanya, pada laporan akhir 2012, dana tunjangan yang tersalurkan ke guru baru sebesar Rp 30 triliun, sedangkan sisanya sekitar Rp 10 triliun disebut sebagai “dana yang mengendap”.
“Mestinya itu kan ke guru, tapi ternyata itu kan masih di-stop di pemda. Kemarin ada sekitar Rp trilun yang masih mengendap. Itu juga kemarin kita enggak tahu bagaimana bunganya, bagaimana segala macamnya itu. Makanya, kita serahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti,” kata Haryono, Selasa (5/3), di Gedung KPK, Jakarta.
Haryono mendatangi KPK untuk menghadiri rapat bersama terkait pencegahan tindak pidana  korupsi yang berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan. Hadir pula, Irjen Kemenag, M. Jasin yang ikut membahas masalah yang sama.
Saat ditanya oleh wartawan, daerah mana saja yang paling banyak mengendapkan dana tunjangan itu, ia tidak mau menyebutkannnya satu per satu.
“Pokoknya seluruh Indonesia ada di kabupaten dan kota,” jawabnya singkat.
Mantan komisioner KPK ini menambahkan, untuk hal penyaluran dana tunjangan seperti itu harus ada yang mengawasi.
Haryono mengakui, selama ini 90 persen lebih anggaran pendidikan yang disalurkan ke daerah kurang dilakukan pengawasan. Makanya, ia meminta KPK untuk melakukan pengawasan.
“Kami tidak bisa mengawasi, karena (dananya) masuk ke APBD. Kami minta KPK untuk mengawasi. Yang penting ada pengawasan,” tandasnya.
Pada akhir Januari lalu, Haryono juga sempat menemui pimpinan KPK untuk melaporkan hal yang sama. Saat itu, ia mengatakan, bahwa alasan masih mengendapnya dana tunjangan sertifikasi yang disampaikan oleh pemda dinilai ganjil. [Baca: Pencairan Tunjangan Sertifikasi Sering Molor, Irjen Kemdikbud Lapor ke KPK].
Perlunya pengawasan diungkapkan pula oleh Irjen Kemenag, M. Jasin. Mantan Wakil Ketua KPK inipun mengatakan, kementeriannya kebagian juga alokasi dana pendidikan.
“Di Kemenag kan banyak pendidikan madrasah, perguruan tinggi negeri Islam, IAIN, UIN, dan STAIN. Itu ada ribuannya jumlahnya, lebih dari 5.000,” ungkap Jasin.
Seperti diberitakan sebelumnya, penyaluran dana tunjangan sertifikasi guru hingga kini masih terus menuai masalah, seperti dana yang tidak diterima utuh 12 bulan selama satu tahun, atau pencairannya yang sering terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Pihak pemerintah pusat dan daerah terkesan hanya saling lempar tanggung jawab. Padahal, kejadian seperti ini terus berulang sejak tahun 2009 lalu hingga kini.
Rencana Kemdikbud yang hendak menarik pengelolaannya ke pusat ternyata masih setengah hati dan terkesan tidak konsisten, karena ternyata masih terbatas pada tunjangan guru non PNS.
Berbagai reaksi guru, termasuk aksi unjuk rasa memprotes masalah pencairan dana tunjangan yang belum beres, masih sering terjadi di sejumlah daerah.
Bahkan, hari Selasa (5/3) kemarin, karena kecewa atas pelayanan Kemdikbud dan dinas pendidikan di daerah, belasan guru yang tergabung dalam Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) melaporkan masalah pengelolaan tunjangan sertifikasi yang dinilainya gagal itu ke lembaga Ombudsman. *** [Srie]

7 komentar:

  1. PERCUMA SAJA hanya menghabiskan waktu dan biaya..Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul Pak,nampaknya para pejabat di atas sana memang ada rasa gak rela jika guru tu hidupnya bisa sejahtera.Berbelit-belit...
      Selain itu mbok ya yg.buat program sertifikasi tu punya nurani,jangan hanya berdasarkan tumpukan kertas/bukti fisik, ijasah S1 misalnya.Maksud saya bagi guru yang sudah mengabdi lebih 25th.diberi kemudahan untuk memperoleh TPG sukur-sukur ada bonus.Masak seorang guru yg.sdh.mengajar lebih dari 25th ikut PLPG 2kali masih saja tidak lulus,sedang mantan muridnya yg.baru jadi guru angkatan 2007/2008 sudah menikmati sertifikasi

      Hapus
  2. saya mendukung KPK untuk melakukan pengusutan itu, entar kalau ternyata terbukti terjadi korupsi didalamnya dihukum mati aja pelakunya, karena tindakan para koruptor tersebut tidak manusiawi.......

    BalasHapus
  3. Masya Allah,....betul sekali seperti di Kabupaten Ciamis tunjangan sertifikasi guru tahun 2012 saja masih menunggak alias belum dibayarkan semua.
    Bagaimana ini ? Mohon Bapak2 yg berkompeten di Pemda Kab. Ciamis untuk segera membayarkan tunggakan tunjangan sertifikasi th 2012.

    BalasHapus
  4. Tolong Usut Kemenag Kota Cimahi, kami sudah setahun lebih belum cair, konon katanya yang baru PLPG minimal harus menunggu 1 tahun, apa memang aturannya demikian, sudah menunggu setahun lebih juga nyatanya belum juga cair.

    BalasHapus
  5. kalaulah KPK tering tajam pasti itu diusut sayang taringnya tumpul karena rasa nasionalnya melempem

    BalasHapus
  6. agar tidk selalu bermaslah/terlambt pembayarn tunjangn sertifikasi sebaiknya pihak pusat bayarkan secara langsung ke guru saja tunjagnnya. tentang sistem bagaiman unutk menyalurkannya saya pikir pihak pusat puny segudang ilmu. masa mau dikala orang (pjbat) di daerah. Kalo sungguh-sungguh.meminimalisir potensi akan terjdinya praktek korupsi

    BalasHapus