Kamis, 07 Maret 2013

Mendagri Tolak Usulan Tunjangan Sertifikasi Guru Diambil Alih Pusat


Srie, - Agaknya, harapan guru PNS yang telah tersertifikasi agar tunjangan profesi guru (TPG) ditransfer langsung dari pusat masih bakal menemui jalan cukup panjang.

Usulan agar pengelolaan dana TPG ditarik dari daerah ke pusat tidak dapat begitu saja  dilakukan. Karena, ternyata ada masalah penolakan dari Mendagri.

Wakil Ketua Ombudsman RI  Bidang Pengawasan, Hj. Azlaini Agus mengatakan, pihaknya pernah melakukan investigasi mengenai masalah penyaluran tunjangan sertifikasi yang sering bermasalah, dengan mengambil sampel daerah di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Menurut Azlaini, hasil investigasi yang dilakukan oleh lembaganya itu menghasilkan sebuah rekomendasi agar penyaluran TPG dikembalikan ke pusat, atau tidak lagi melalui transfer ke daerah terlebih dahulu.

“Kita usulkan perbaikan sistem agar kembali ke sistem semula, dari kas negara langsung ke kas sekolah (guru). Setelah kita rekomendasikan, kita undang Wapres, ada Mendikbud, dan Mendagri. Tapi, Mendagri keberatan,” ujarnya, Selasa (5/3), di kantornya.

Ia menjelaskan mengenai alasan keberatan dari Mendagri itu. Dikatakannya, pengembalian penyaluran TPG ke pusat dinilai oleh Mendagri sebagai tidak sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, menurutnya, salah satu solusinya adalah UU itu harus direvisi terlebih dahulu.

“Intinya, kita sudah temukan kendala dan sudah direkomendasikan. Sekarang, apa bisa dilakukan revisi undang-undang itu,” tandasnya.

Mantan anggota Komisi III DPR ini menambahkan, solusi lainnya yang direkomendasikan Ombudsman adalah pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) dilakukan pada awal tahun.

Sehingga, lanjutnya, setelah guru lulus PLPG, maka penyaluran TPG yang bersangkutan dapat dilakukan pada tahun berikutnya. Ia menuturkan, usulan ini dilatarbelakangi oleh pembahasan RAPBN yang dilakukan pertengahan tahun.

“Jika nama-nama guru lulus PLPG dapat diserahkan oleh daerah ke Kementerian Pendidikan sebelum pengesahan RAPBN menjadi APBN, maka bisa segera dimasukkan pada anggaran berikutnya,” pungkasnya.


Akan tetapi, karena masalah alasan otonomi daerah, maka penyaluran TPG secara langsung dari pusat ke rekening guru pada tahun ini hanya diberlakukan bagi guru non PNS saja. *** [Srie]

12 komentar:

  1. Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....

    BalasHapus
  2. Jika mendagri keberatan dg alasan UU Otda berarti membiarkan kecurangan demi kecurangan dalam pencairan tunjangan sertifikasi guru terus berlangsung.Ini adalah bukti ketidakseriusan pemerintah dalam membenahi nasib guru, ingat pa menteri uang 10 triliun dana tunjangan sertifikasi guru yang masih belum dicairkan oleh pemkab/pemkot itu hak para guru pns.Apakah dibiarkan hangus begitu saja,sementara guru banyak dituntut hrs profesional dan memiliki kompetensi sementara kesejahteraannya diabaikan,ini adalah potret buruk pendidikan di negeri kita !!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. lewat pusat juga tidak merata. guru swasta yg memiliki rek BNI sdh pada cair tapi guru swasta yang memiliki rek BRI harus gigit jari. ini salah siapa...??? kami harus lapor ke mana...??? tetep guru SWASTA yang di anak tirikan

      Hapus
  3. Makanya pendidikan itu diharuskan pengelolaannya oleh pusat,yang dirugikan ya guru PNS penerima TPP itu, sudah telat, kurang lagi dari 12 bulan.Terus jika ada pencairan tidak ada laporan berapa bulan yang dibayarkan, yang ada hanya tulisan di rekening berupa nominalnya saja, tidak ada SPJ,Ketika dihitung dari gaji pokok ko kurang terus dari 12 bulan .Tapi kekurangannga sampai sekarang sudah 4 tahun ko tidak dibayarkan. Seharusnya DPR merevisi UU agar pendidikan dikelola oleh pusat sehingga guru guru PNS merasakan adanya perubahan anggaran pendidikan yang sebesar 20 % itu.

    BalasHapus
  4. Lebih baik penyaluran TPG non-pns dikembalikan pada jalur yang benar dan lurus,yaitu melalui PemProv. Jika dilakukan Pusat akan mengalami potongan di luar akal sehat 14% - 25%. Kalau penyaluran TPG non-pns yang dilakukan pemprov hanya kena potongan pajak 5%

    BalasHapus
  5. Mendagri itu nggak peka pada perasaan guru yang lumayan menderita.Ngurusi e-ktp aja nggak becus, malah ikut-ikutan mau menghalangi kemauan guru.Guru itu dah muak dengan ulah Pemkab/Pemkot yg sering mempersulit urusan.Untuk cair dana sertifikasi 1x aja bisa sampai nyusun berkas 3x.Dan itu selalu ada lampirannya.Mendagri mungkin khawatir para Bupati dan Wali Kota protes sama dia kalau dia setuju dana sertifikasi di ambil alih pusat.

    BalasHapus
  6. Sekarang ini terjadi pergeseran pemanfaatan kekuasaan di daerah, pendidikan sering dijadikan alat pencitraan para kepala daerah, intervensi para wakil rakyat daerah begitu besar ke dunia pendidikan, sering dimanfaatkan sebagai ladang bisnis balik modal, misalnya penerimaan Peserta Didik Baru, sudah jelas2 dalam seleksi tidak diterima, wakil rakyat dengan kuasanya menekan dinas pendidikan, untuk memasukkan titipannya ke skolah2 yang dianggap paling diminati oleh siswa yang nilai Nimnya rendah, akibatnya terjadi transaksi...jadi selama di daerah itu masih memiliki sumber daya manusia yang rendah yang jadi wakil rakyatnya...hnya akan slalu dijadikan sumber kolusi dan dijadikan praktik pemulihan modal dalam pencalegkan....

    BalasHapus
  7. klo tunjangan guru lancar dan tepat waktu, maka kompetensi masing2 guru di tingkatkan,maka yaqinlah bahwa mutu pendidikan di negeri ini akan meningkat pula,dan kami para pendidik bersemangat mencetak generasi2 penerus bangsa yg handal,baik dr segi IPTEK maupun IMTAQ,sehingga generasi kita mempunyai SDM yg handal dan profesional,bila guru sejahtera maka peserta didikpun berkualitas,
    klo masyarakat sejahtera maka negara ini akan aman,siapa yg menuntut klo smua yg berhak mendapatkan haknya,dan sispa yg demo anarkis klo aspirasi rakyat tersalurkan dan mendapat perhatian dr pemerintah

    BalasHapus
  8. uangnya terlalu gede, yang pingin juga banyak, jadinya banyak yang nggerogoti sedikit-dikit ne tikusnya buas sekali

    BalasHapus
  9. uangnya terlalu gede, yang pingin juga banyak, jadinya banyak yang nggerogoti sedikit-dikit ne tikusnya buas sekali

    BalasHapus
  10. Ini memang sudah menjadi rahasia umum, bahwa baik presiden, mentri, dan DPR memang seolah-olah tarik ulur dalam mengambil kebijakan, seperti baru2 ini, ada surat edaran dari DIPA PAUD bahwa pembayaran sertifikasi guru non PNS tahun ini hanya bisa dibayarkan selama 8 bulan, sisanya dibayar tahun depan. hal ini membuktikan bahwa para petinggi negeri ini sangat tidak memahami arti pendidikan. Presiden boleh bicara kesana kemari membahas soal keseimbangan dalam berpolitik, antara hak dan kewajiban, dll. mentri pendidikan boleh aja bilang bahwa guru harus profesional, DPR yang dalam rapat gak ngantuk juga boleh bicara mengenai pentingnya profesi seorang guru, tapi pada prakteknya mereka semua itu sebenarnya ingin semua guru dinegeri ini mati massal aja supaya semua anggaran itu bisa mereka makan rame2. Kenapa seperti itu? ya...kita semua tahu bahwa dana tunjangan sertifikasi guru itu adalah dari dana APBN dan APBD serta sumber lain yang sah. apa bisa kita terima jika alasan kenapa tahun ini tunjangan sertifikasi guru hanya bisa dibayar selama 8 bulan dengan alasan kurang dana? Hm...Miskin banget ya Indonesia????

    BalasHapus
  11. kalau boleh dibilang negeri ini negeri amburadul dana sertipikasi itu hak guru harus dibayar bersamaan dengan gaji,jadi bukan diatur raja2 kecil. atau kalau mau bayarkan saja saat pns pensiun biar sama bagi untungnya haha kompensasi

    BalasHapus