Senin, 11 Maret 2013

Rp 800 Miliar Bunga Dana Abadi Pendidikan Siap Dicairkan untuk Beasiswa S2 dan S3


Srie, - Mulai tahun ini, Kemdikbud akan mencairkan bunga simpanan dana abadi pendidikan (DAP) yang terkumpul sejak tahun 2010 lalu.

Jumlah pokok simpanan DAP yang terkumpul sejak tahun 2010 hingga 2013 adalah sebesar Rp 15,6 triliun. Sedangkan besarnya bunga yang akan dikucurkan mulai tahun ini adalah sebesar Rp 800 miliar.

Mendikbud, Mohammad Nuh, mengatakan pencairan bunga simpanan DAP ditetapkan setelah terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang bersifat badan layanan umum (BLU).

“Tugas utamanya (LPDP) adalah mengelola dana abadi pendidikan dengan tetap mengutamakan keamanan uang itu sendiri,” kata Nuh, usai sosialisasi Bidik Misi di Universitas Tanjungpura, Minggu (10/3), di Pontianak, Kalimantan Barat.

Nuh menjelaskan, penggunaan bunga DAP terdiri atas tiga sektor. Yaitu, sektor pertama, katanya, untuk beasiswa program S2 dan S3 di dalam dan luar negeri.

Beasiswa ini, menurut Nuh, berlaku pula bagi masyarakat umum, sehingga bukan hanya diperuntukan bagi dosen atau guru PNS atau non PNS.

Mantan Rektor ITS ini menandaskan, bahwa penggunaan anggaran beasiswa dari  bunga DAP ini tidak mengotak-atik porsi anggaran serupa yang ada di Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemdikbud.

“Anggaran beasiswa di Dikti tetap ada. tetapi, kalau di Dikti itu khusus untuk kalangan dosen,” tandasnya.

Sektor kedua yang dibiayai dari bunga DAP, lanjutnya, adalah untuk kegiatan riset, seperti riset untuk bidang pangan, energi dan sumber daya mineral. Sektor ketiga, adalah untuk membiayai rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam atau kondisi darurat lainnya.

Selanjutnya, ia meyakinkan publik agar tidak perlu khawatir akan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang sangat besar itu, sebagaimana halnya pernah terjadi pada pengelolaan dana abadi umat (DAU) yang berada di bawah Kemenag.

“Dengan pengelolaan yang profesional, berbentuk BLU, dan di luar struktur kementerian manapun, masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan LPDP. Mari kita sama-sama mengontrol LPDP,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pernah mempertanyakan keberadaan dana yang di luar mekanisme APBN itu sebagai cenderung rawan untuk dikorupsi.

Alasannya, menurut FITRA, DAP dikelola secara kurang transparan dan penggunaannya dinilai berpotensi terjadinya alokasi anggaran ganda, terutama dengan Ditjen Dikti.

“Ini cenderung terjadi korup, bila tidak ada pembahasan atau persetujuan dari Komisi Pendidikan DPR,” tegas Uchok. [Baca: Rp 15,6 T Dana Abadi Pendidikan, Siapa Pemakan Bunganya?]. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar