Kamis, 14 Maret 2013

Pemda Kalbar Bantah Sengaja Endapkan Dana Sertifikasi


Srie, - Tudingan pemerintah pusat yang menduga adanya unsur kesengajaan pemerintah daerah mengendapkan dana tunjangan profesi guru (TPG) kembali mendapat bantahan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Alexius Akim membantah bahwa pihaknya sengaja endapkan dana sertifikasi di rekening dana transfer daerah.
Alexius menegaskan, sedikitpun tidak ada niat dari pemerintah daerah untuk sengaja menimbun dana yang merupakan hak sepenuhnya bagi para guru di daerahnya.
"Saya kira perlu diluruskan masalah mengendap ini. Kenapa dana transfer daerah tersebut tidak disalurkan pada guru sehingga banyak yang tak genap 12 bulan," kata Alexius, saat usai acara sosialisasi Kurikulum 2013, Minggu (10/3), di Hotel Mahkota, Pontianak, Kalbar.
Selanjutnya, Alexius menerangkan, uang yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer daerah itu besarnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga, kata dia, uang tersebut tidak bisa disalurkan habis, dan kini masih tersisa di rekening daerah.
“Saat ini, sisanya ada Rp 19 miliar. Kalau ingin disalurkan semua ke guru, tidak akan cukup. Karena, butuhnya sekitar Rp 27 miliar. Karena tidak cukup itu, akhirnya guru-guru di beberapa kabupaten dapat tunjangan hanya 10 bulan saja,” terangnya.
Di Kalbar sendiri, lanjutnya, ada satu kabupaten yang telah membayar tunjangan sertifikasi kepada guru secara penuh dalam setahun, yaitu Kabupaten Melawi.
Namun, tambahnya, masih ada 13 kabupaten lainnya di mana para guru harus menerima tunjangan profesi tersebut kurang dari seharusnya, karena anggaran ada yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Sekarang ini orang hanya mengira saja. Yang sebenarnya terjadi di daerah kami seperti ini. Kami akan kembalikan uangnya, beri masukan, serta menjelaskan kendalanya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, daerah lain pun mengatakan hal yang sama, bahwa masalah macetnya penyaluran dana sertifikasi dikarenakan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah jumlahnya kurang.
Sementara itu, Irjen Kemdikbud, Haryono Umar telah meminta KPK agar mengusut adanya pengendapan dana sertifikasi di daerah-daerah. Dalam laporan ke lembaga anti korupsi itu, disebut ada dana sekitar Rp 10 triliun yang masih mengendap di daerah. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar