Kamis, 14 Maret 2013

PGRI Lapor ke Presiden SBY, Minta Segera Turun Tangan!


Srie, - Berbagai cara dilakukan oleh guru untuk memperjuangkan hak tunjangan profesi guru (TPG) yang hingga saat ini masih sering tidak utuh diterima 12 bulan selama setahun.

Kali ini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) melaporkan masalah macetnya pembayaran tunjangan sertifkkasi kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Umum PGRI, Sulistyo menegaskan pihaknya tidak tinggal diam atas terjadinya pembayaran tunjangan sertifikasi yang terjadi setiap tahun di seluruh daerah di Indonesia itu.

“PB PGRI sudah mengirim surat ke presiden, melaporkan persoalan tersebut dan meminta presiden turun tangan,” kata Sulistyo, Rabu (13/3), saat dikonfirmasi oleh wartawan JPNN, di Jakarta.

Sulistyo mengatakan, surat yang dikirim ke Presiden itu juga ditembuskan ke seluruh lembaga negara, seperti KPK, Kapolri, MA, Ombudsman, seluruh kementerian terkait, asosiasi gubernur, walikota dan bupati seluruh Indonesia.

Dalam surat itu, kata dia, PGRI meminta agar masalah macetnya pembayaran tunjangan sertifikasi segera diselesaikan secepatnya.

“Karena, ketika PB PGRI turun ke kabupaten/kota, di sana masih ada uang sisa TPP. Tetapi, jika dibayarkan tidak cukup. Mana yang benar? PGRI melihat itu saling lempar tanggung jawab antar pemerintah, baik Kemendikbud, Kemenag mapun pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, PGRI telah meminta pihak terkait agar segera menyelesaikan masalah tersebut, termasuk masalah tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi yang hingga saat ini belum juga ditransfer ke rekening guru.

Saat ini, lanjutnya, PGRI sedang melakukan koordinasi secara langsung dengan Menteri Keuangan (Menkeu).

“Terkait informasi kekurangan TPP guru tahun 2013, RP 10 triliun, PGRI sedang berkoordinasi dengan Menkeu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kisruh masalah pembayaran tunjangan sertifikasi guru telah berlangsung sejak tahun 2009 lalu, dan terjadi berulang pada tiap tahunnya.

Di berbagai daerah, guru menuntut segera dicairkan haknya tersebut, antara lain dengan cara melakukan unjuk rasa di kantor pemerintah daerah setempat.

Beberapa waktu lalu, perwakilan guru yang tergabung dalam Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), juga melaporkan masalah yang sama secara langsung ke lembaga Ombudsman RI.

Kesan yang muncul selama ini, telah terjadi sikap saling lempar tanggung jawab antar pemerintah pusat dan daerah mengenai penyebab macetnya pembayaran tunjangan sertifikasi itu. *** [Srie]

8 komentar:

  1. Kini bukan persoalan MACET...tapi penyaluran TPG non-pns pada triwulan I th 2013 yang dilakukan Pemerintah pusat menjadi lebih semena-mena yaitu melakukan pemotongan TPG non-pns dalam kisaran 14% - 25%. Padahal ketika penyaluran dilakukan oleh Provinsi hanya terkena potongan pajak 5%

    BalasHapus
  2. Tunjangan Profesi Guru non PNS yang dikabarkan cair 9 - 16 april 2013 belum terbukti.apa daerah lain juga seperti ini?

    BalasHapus
    Balasan
    1. TPG lewat BRI macet...cet...cet..., kudu lapor siapa...????

      Hapus
    2. Betul Pak,sampai sekarang tg.14 Mewi 2013 Kab.Ngawi juga belum cair

      Hapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  4. Yup betul sekali....bahkan TPG pns di kota pekalongan periode januari sampe pertengahan juli 2013 ini belum juga cair....padahal sdh mendekati lebaran lagi...nasib-nasib...

    BalasHapus
  5. laporkan juga sekalian pemcaleg 2014 diulang banyak main politik uang bawaslu diam

    BalasHapus