Sabtu, 02 Maret 2013

TPG Telat Bayar: Guru di Halmahera Barat Unjuk Rasa, di Banjarmasin Akan ke Jakarta

Ilustrasi Demo Guru

Srie, - Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) kembali bermasalah. Ratusan guru tersertifikasi di Kabupaten Halmahera barat, Maluku Utara,  Jum’at (1/3) kemarin, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor dinas pendidikan setempat.
Mereka menuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang masih kurang 3 bulan selama tahun 2012. Sementara itu, hingga kini, pemerintah daerah masih belum mau membayar tunjangan bagi guru yang telah memperoleh sertifikat profesional itu.
Ketua PGRI Maluku Utara, Suratin Ibrahim mengatakan, di luar masalah tunjangan sertifikasi, banyak hak-hak guru laiinnya yang belum dipenuhi oleh pemerintah daerah. Di antaranya, kata dia, seperti tunjangan untuk guru yang mengajar di daerah terpencil.
“Hingga tahun2013 ini, tunjangan itu baru dibayar 80 persen. Sementara tunjangan yang lainnya hilang,” kata Suratin, di sela mengikuti aksi unjuk rasa.
Suratin menilai, belum dibayarkannya hak-hak guru di Halmahera Barat merupakan cerminan buruknya kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru di wilayahnya.
“Kebijakan seperti itu menjadi preseden buruk bagi pendidikan di Maluku Utara. Yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan seharusnya adalah guru,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Halmahera Barat, Chatijah Maani mengaku, pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada pemda pada tahun 2012. Namun, kata dia, selama ini pemda tidak pernah memberikan respon atas laporan dan tuntutan guru tersebut.
“Kami telah sampaikan masalah ini berulangkali. Aksi ini adalah puncak penyampaian aspirasi, dan kami harap bisa direspon,” kata Chatijah.
Di Banjarmasin, Guru Akan ke Jakarta
Masalah telatnya pembayaran tunjangan sertifikasi guru juga terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahkan, sejumlah guru di sana telah berniat akan mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, secara langsung.
Hal itu dilakukan, karena hasil pertemuan sejumlah perwakilan guru dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat dianggap tidak memuaskan.
“Pemko seharusnya bisa menyuarakan ke pusat. jangan apa yang diputuskan pemerintah pusat, iya-iya saja,” kata Mukhlis, guru SMAN 5 Banjarmasin saat acara pertemuan perwakilan guru dengan Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Jum’at (1/3), kemarin di aula Disdik setempat.
Menurut Mukhlis, masalah kekurangan tunjangan sertifikasi guru tidak akan pernah tuntas selama mekanisme pembayarannya masih sama seperti yang berlaku sekarang ini.
Hal senada disampaikan oleh Badarani Noor, guru SDN Basirih 8, yang menuding pemerintah tidak bertanggung jawab.
“Pemerintah ini kacau. kalau begini sistemnya, ya jadinya akan kurang terus,” ujar Badarani.
Karena hasil pertemuan tidak memuaskan, maka pada pertengahan bulan Maret ini, perwakilan guru akan ikut bersama Kadisdik Banjarmasin untuk menemui pejabat Kemenkeu, di Jakarta.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Kadisdik Banjarmasin, Nor Ipansyah mengatakan, adanya kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi karena pemerintah pusat menetapkan pagu anggaran berdasarkan rata-rata gaji pokok guru per bulan secara nasional sebesar Rp 2.709.000,-.
Sedangkan gaji pokok guru di masing-masing daerah berbeda. Misalnya, di Banjarmasin, rata-rata Rp 3,3 juta, yang lulus sertifikasi rata-rata IV A. Makanya, gaji pokoknya tinggi, bahkan ada yang sampai Rp 4 juta,” kata Nor.
Menurutnya, pada tahun 2012, Banjarmasin mendapat pagu Rp 109,9 miliar yang dinyatakan dalam PMK (Peraturan Menteri keuangan) No. 34 tahun 2012.
Selain untuk membayar tunjangan profesi bagi 3.067 guru sesuai data tahun 2011, dan ditambah antisipasi kemungkinan kenaikan gaji pokok, kata Nor, dana itu juga untuk melunasi kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi guru bulan desember 2010 senilai Rp 3,5 miliar.
Meski pada tahun 2012 itu terdapat guru yang meninggal atau pension, lanjutnya, namun jumlah dana itu tetap saja tidak cukup untuk membayar tunjangan sertifkikasi guru selama 12 bulan penuh.
“Karena, kebutuhan pembayaran yang sebenarnya Rp 122,5 miliar. Jadi, ada kekurangan Rp 19,2 miliar,” imbuhnya.
Ia mengakui, masih ada sisa dana Rp 6,6 miliar yang dikembalikan ke kas dan akan ditambahkan ke pagu 2013.
“Kalau sisa dana itu tetap kami bayarkan, hanya sebagian guru yang dapat, sebagian guru yang lain bisa ngamuk,” tandasnya.
Saling Lempar Tanggung Jawab
Agaknya, masalah pembayaran tunjangan profesi guru ini akan masih terus menimbulkan gejolak ketidakpuasan bagi guru di berbagai daerah. Sementara itu, bagi pemerintah pusat dan pemda terkesan akan terus saling lempar tanggung jawab.
Kemdikbud sendiri, untuk tahun 2013 ini, menggunakan dua mekanisme berbeda untuk pembayaran tunjangan sertifikasi. Yaitu, untuk guru PNS digunakan mekanisme yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, melalui transfer ke kas daerah terlebih dahulu.
Sedangkan, untuk guru non PNS, mekanismenya berubah, tanpa melalui kas daerah. Dana   ditransfer langsung dari pusat ke rekening guru yang bersangkutan. *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar