Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Mendiknas : Pemda yang Telat Salurkan BOS Akan Disanksi


TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengusulkan pemberian sanksi kepada pemerintah daerah yang telat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolahan.


Hingga Jumat pekan lalu, Nuh mengatakan, baru ada 109 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan BOS, dan masih tersisa sekitar 400 daerah yang belum menyalurkan dana BOS. "Kami berikan warning atau ultimatum, saya tunggu sampai dengan besok. kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu," katanya di Istana Merdeka, Selasa (8/3).


Dia mengungkapkan, Kementeriannya telah menyalurkan anggaran BOS ke seluruh pemerintah daerah sejak 26 Desember 2010. Nuh mendesak penyaluran itu harus selesai pekan ini. Dia mengungkapka, jumlah sekolah di Indonesia sekitar 198 ribu namun dana BOS itu tidak bergantung jumlah sekolah namun jumlah murid.


Beberapa sekolah, kata Nuh, ada yang bisa menalangi karena mereka juga punya stok uang, baik uang dari komite sekolah maupun dari sumber lain. Dia mengungkapkan, terlepas sekolah itu masih bisa atau tidak menalangi, tetap tidak boleh kabupaten/kota menahan dana BOS.
Menurutnya, dana BOS adalah hak dari si murid yang di dalamnya itu ada anak miskin, dan ada anak yatim. "Saat ini, sudah masuk ke bulan ketiga . Padahal paketnya itu 3 bulanan, kenapa harus ditaruh di bulan ketiga atau yang terakhir," ujarnya.


Soal sanksi kepada pemerintah daerah, Nuh menegaskan,  kemungkinan pemerintah akan mengurangi alokasi anggaran pemerintah daerah. "Itu salah satunya, karena tiap tahun  ada anggaran dari pusat ke daerah," katanya. Misalkan ada dana dari pusat yang dialokasikan ke kabupaten A itu 100, tetapi karena kabupaten A itu tidak juga menyalurkan BOS , kita bisa beri punishment . "Kalau tidak begitu, (daerah) leha -leha saja," ujarnya.


Dia mengatakan masalah ini hanya soal komitmen dari pemerintah daerah. "Saya kira kendalanya justru lebih pada komitmen," ujarnya. Buktinya ada kabupaten seperti Banyumas yang dibanding dengan daerah lain, keuangannya biasa, namun pelaksanaan BOS di sana berjalan baik.
Nuh juga membantah bila seretnya penyaluran dana BOS akibat otonomi daerah. "Kita ini menghargai prinsip - prinsip desentralisasi," ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.


EKO ARI WIBOWO
Baca Juga

Komentar