Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Pemerintah Didesak Hentikan Ujian Nasional


TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum bersama perwakilan guru dan orang tua murid mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tahun 2009 yang melarang Pemerintah melaksanakan Ujian Nasional sebelum syarat-syarat perbaikan pendidikan dipenuhi. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2011.

Menurut mereka pendidikan di Indonesia belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah. Masih banyak guru-guru yang harus mengajar tiga kelas sekaligus. Menurutnya kalau mau fair perlu dibuat standarisasi pendidikan yang sama.

Ketika ditanya tentang permohonan yang kejar-kejaran dengan pelaksanaan UN SMA pada 18-24 April 2011, Halomoan mengatakan, "Kami pikir pemerintah berniat baik."


Amir Hamzah, guru SMA 23 Jakarta Barat menilai pelaksanaan UN sebagai bentuk pembangkangan pemerintah terhadap putusan MA. "Stop dulu ujian nasionalnya. Ini menandakan pemeritah tidak beritikad baik," tegas Halomoan.



MARTHA RUTH THERTINA
Baca Juga

Komentar

  1. Saya dapat merasakan sebuah alasan yang cukup masuk akal untuk menolak penerapan UN diberlakukan sama rata. Berat juga bagi sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.

    Namun demikian UN juga diperlukan sebagai parameter tambahan untuk mengukur kemampuan akademis siswa.

    Saya dengar untuk tahun ini bobot nilai lokal (nilai sekolah) sudah diperbesar persentasenya dalam menentukan kelulusan siswa. Apa benar?

    BalasHapus
  2. Semoga UN tidak dipandang sebagai momok bagi siswa. Sebagian orang ada yang mengganggap UN adalah sebagi cambuk bagi sekolah agar terdorong untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian saya pikir perhatian pemerintah juga penting.

    Semoga seluruh siswa Ibu Srie sukses dalam menghadapi UN.

    BalasHapus
  3. @Pak Tikno. Betul pak, bobot Ujian Sekolah mjdi 40 %, UN jd 60 % kelulusan. Akibatnya, utk menjaga2 ada sekolah yg mlakukan "katrol nilai" rapor agar siswa trbantu lulus.

    UN smoga tdk jd momok bg siswa. Amin atas doanya. Terima kasih Pak Tikno, kesuksesan jg buat Anda, dan anak2 semua.
    Salam.

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).