Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

UN : Pelajaran Menjadi “Malaikat” dan “Penjahat” ?

Tampaknya, kontroversi mengenai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang setiap tahun digelar oleh Kemendiknas untuk siswa sekolah di seluruh Indonesia, lebih dari sekedar persoalan teknis penyelenggaraan dan angka kelulusan saja. Ada masalah yang lebih mendasar untuk diangkat dari sebuah kegiatan rutin tahunan yang menelan biaya lebih dari setengah Trilyun rupiah. Lebih dari sekedar sebuah pertanyaan, “mengapa,  harus ada UN ?”, atau “mengapa, UN harus dihapuskan ?”.

Jika, UN dijadikan sebagai sarana untuk memacu motivasi belajar dalam meningkatkan prestasi akademik siswa, di samping untuk pemetaan mutu pendidikan sekolah di tanah air, maka motivasi belajar yang macam apakah yang hendak dikejar dan diraih ? Belajar tentang apakah yang diharapkan akan diperoleh oleh siswa saat mengikuti UN ? Apakah belajar tentang perjuangan untuk memperoleh hasil ujian yang maksimal, ataukan perjuangan untuk sekedar mengatasi sederet soal, yang sebagian besar hanya berupa pilihan ganda ? 
Hakikat Pendidikan
“Pendidikan, pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku” kata sejumlah pakar pendidikan.
Artinya, belajar bukanlah semata bagaimana siswa dapat menguasai seluruh materi kurikulum yang telah diwajibkan, kemudian ia lulus secara memuaskan melalui sebuah kegiatan ujian.   Belajar, terlebih lagi adalah bagaimana seorang siswa mampu menyerap nilai-nilai yang positif, kemudian dihayati dan dijadikan sebagai bagian dari kepribadiannya yang luhur. Belajar, pada hakikatnya adalah proses pembentukan kepribadian seorang anak pelajar.
Pertanyaannya, nilai-nilai positif yang bagaimanakah yang diharapkan dapat diserap oleh siswa, saat menjelang dan selama mereka mengikuti UN ? Belajar, bukanlah sekedar menyerap apa yang terjadi selama di kelas, baik itu aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Belajar, terlebih lagi adalah apa yang siswa ketahui, apa yang ia rasakan dan apa yang ia alami, selama ia berstatus sebagai siswa, baik yang terjadi di kelas, atau di luar kelas, di sekolah atau di luar sekolah. Belajar, adalah totalitas siswa dalam memahami dan menangkap apa yang terjadi, sepanjang ia tersadar, bangun dari tidur di rumah, menonton televisi, membaca berita, mengikuti kegiatan belajar di kelas, pulang kemudian mereka bermain dan bergaul, hingga ia tertidur kembali.
Belajar Apa dari UN ?
Lantas, apa artinya secuil waktu yang diberikan oleh UN dibandingkan dengan lamanya siswa belajar dari “dunia lain”, dunianya sendiri di luar materi yang di UN-kan ? Masihkah, ada yang berani untuk bertaruh bahwa UN jauh lebih berpengaruh secara signifikan dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian siswa, dari  pada berdasarkan pengalaman apa yang diperoleh siswa selama ia berada di luar sekolah atau di luar materi yang di UN-kan ? Jawaban yang jujur dan tulus, tanpa pretensi dan kepentingan apapun, kecuali hanya demi kepentingan pengembangan kepribadian anak sekolah, adalah sangat penting, untuk dapat mengurai masalah ini secara tuntas, substansial, utuh dan menyeluruh.
Pelajaran apa yang didapat siswa dari UN ? Siswa harus belajar lebih keras agar lulus ujian, berdasarkan standar nilai tertentu. Sebuah pelajaran yang masih bersifat tentatif dan masih terbuka untuk diperdebatkan efektifitasnya. Benarkah, UN telah memacu siswa untuk belajar lebih giat selama bersekolah, ataukah selama menjelang UN saja ? Mungkin, cuma itu, - motivasi belajar ? -,  pelajaran yang didapat oleh  siswa secara langsung dari penyelanggaraan UN. Mengenai hal lain, bahwa UN akan memperoleh data pemetaan mutu pendidikan sekolah secara nasional ? Ah, itu jelas, bukan merupakan kepentingan  siswa, baik langsung atau tidak langsung. Karena, toh, mereka akan meninggalkan sekolahnya, setelah lulus.
Apa Kepentingan Kemendiknas ?
Itu, hanya merupakan kepentingan bagi pemerintah pusat, atau Kemendiknas. Ada yang bilang, sekurangnya, masih ada proyek yang terus berjalan senilai ratusan milyar terkait dengan masalah tersebut. Betulkah ? Semoga saja, tidak benar. Ada pertanyaan yang cukup mengusik. Bahwa, kalau hanya sekedar untuk memetakan mutu pendidikan sekolah, kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis jangka waktu tertentu, mengapa harus dilakukan dengan “mensurvey” seluruh siswa melalui UN ? Mengapa, misalnya tidak melalui sebuah penelitian yang lebih khusus dan mendalam, dengan mengambil sejumlah sampel yang representatif, tanpa harus menumpang melalui UN ?
Mengapa, misalnya, kalau hanya untuk melakukan perbaikan atau pembenahan demi peningkatan mutu sekolah di suatu daerah tertentu, harus tahu dulu seluruhnya melalui hasil UN ? Mengapa, misalnya, tidak dilakukan pengamatan secara langsung saja di lapangan, mana sekolah atau daerah yang perlu ditingkatkan dan diprioritaskan, dan mana yang sekedar perlu monitoring belaka. Apa susahnya, untuk mengetahui mana sekolah yang sarana dan prasarana pendidikannya –maaf – bobrok, dan jauh dari standar nasional  mutu pendidikan, sehingga perlu diberikan bantuan secara khusus ? Bahkan, mungkin saat ini saya berkeyakinan, bahwa hampir seluruh data itu semua, mengenai kondisi riil sekolah di seluruh tanah air, sesungguhnya telah ada di meja para pejabat yang terkait.
Pertanyaannya,  mengapa kita harus mencari dan menunggu data-data yang lain lagi, dan harus melalui UN ? Kenapa masih belum cukup juga, sehingga masih harus menumpang UN sebagai sarana untuk memperoleh data mengenai mutu pendidikan sekolah di seluruh nusantara ? Hampir sulit untuk di bantah, bahwa ada banyak fakta yang menunjukkan, betapa pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sungguh sangat tahu dan paham tentang banyaknya sekolah yang sebagian telah roboh, yang kelasnya sudah berubah  seperti kandang ayam, yang gurunya kekurangan, yang murid-muridnya tidak pakai sepatu atau seragam, dan seterusnya.
Bahkan, tidak harus terlalu jauh untuk berkunjung ke luar daerah, untuk membuktikan kebenaran tersebut. Kondisi sekolah seperti itu, ada di Jakarta, ada di Bekasi, di Jawa Barat, ada di Banten, ada di Jawa Tengah, dan ada di mana-mana, apalagi –maaf- di Papua, di pedalaman Sumatera, kalimantan dan seterusnya. Apalagi, untuk sekolah di daerah perbatasan, atau di ujung republik ini, sebuah kondisi yang cukup menggugah, inikah sekolah Indonesia yang telah 65 tahun merdeka ?.  Pertanyaannya, mengapa, harus terlebih dahulu melalui UN untuk membenahi dan memperbaiki keadaan sekolah seperti itu ?
Ini, Pelajaran Sesungguhnya dari UN !
Sekarang, bandingkan dengan pelajaran apa yang diperoleh siswa, di luar sekedar untuk memacu semangat belajar yang lebih tinggi, atau di luar materi yang di UN-kan. Fakta menunjukkan, - meski masih sering dibantah oleh pemerintah pusat sebagai sebuah kasus belaka -, bahwa ada kecurangan menjelang UN dan selama UN. Ada kebijakan lisan yang digariskan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak gengsi para pejabatnya, melalui saluran birokrasi UPTD Sekolah. Ada “ketulusan” dan “keterpaksaan” dari para guru, yang akhirnya mau membantu anak didiknya agar lulus ujian. Ada “kebijakan” tak tertulis mengenai katrol nilai rapor agar dapat mengimbangi hasil apapun dari UN.
Itu, adalah yang dianggap “sah”, di luar fakta lain, bahwa ada kasus kebocoran soal, ada kasus jual beli kunci jawaban, ada pemandangan contek-mencontek yang terkesan sengaja dibiarkan. Pertanyaannya, pelajaran apakah yang hendak diberikan kepada siswa melalui UN tersebut ? Mungkinkah, ini sebuah pelajaran tentang ketidakjujuran, pelajaran tentang kecurangan, tentang manipulasi, dan tentang  trik menghalalkan segala cara. Pelajaran tentang permakluman atas sesuatu yang tidak benar, atas sesuatu yang tidak semestinya terjadi, atas sesuatu yang seharusnya jauh dari praktek pembelajaran pendidikan yang secara ideal menjunjung nilai-nilai luhur, atau mengagungkan nilai-nilai agama, tentang kejujuran, kebenaran dan kemuliaan.
Apakah kebanyakan pelajar itu tahu atas kenyataan yang terjadi seperti itu ? Jawabnya : MEREKA SANGAT TAHU, DAN HAMPIR SEMUANYA TAHU, PAK MENDIKNAS !.  Apa yang diajarkan kepada mereka tentang berdoa, bahkan harus beristighotsah secara berjama’ah segala  ? Sebuah pelajaran tentang nilai-nilai agama yang luhur, yang dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam prakteknya ada “permakluman” yang dianggap bersifat “darurat” atas seluruh penyimpangan dalam proses belajar di sekolah, untuk sebuah gengsi, kesuksesan dan kemenangan bersama. Mencatut kata-kata Tukul arwana, “win-win solution ...”, bagi mereka, para siswa, guru, kepala sekolah, pejabat daerah dan pejabat Kemendiknas. Benarkah, ini semua ? Ha..ha...! Kalau ini benar, berarti UN merupakan sebuah pembelajaran yang nyata, mengenai sebuah praktek bersandiwara yang sangat sempurna, kapan siswa bertindak bak layaknya seorang “malaikat”, dan kapan ia berlaku sebagai seorang – maaf – mungkin “penjahat”, yang dapat menghalalkan segala cara.
Inikah, pelajaran yang hendak diajarkan kepada siswa melalui UN yang menghabiskan dana ratusan milyar rupiah ? Tentu saja, seharusnya tidak ! Masih banyak hal yang perlu dibenahi. Semoga saja, kita bisa. ***
Sekian, dan terima kasih.
(Oleh Sri Endang Susetiawati)
Baca Juga

Komentar