Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Kisruh Kongres PSSI : Kang Agum, Mengapa Tidak Voting Saja ?


Oleh Sri Endang Susetiawati
Apa yang dapat dikomentari dari pelaksanaan Kongres PSSI kemarin ? Adalah sebuah proses “politik” yang biasa saja. Bahwa ketika perbedaan pendapat dan kepentingan itu belum bertemu, maka perilaku “tidak tertib” dari sebagian peserta Kongres merupakan hal yang biasa. 
Mengapa ? Karena perilaku sebagian peserta yang oleh banyak pihak dianggap “kurang dewasa” saat itu harus dimaknai secara “wajar-wajar” saja. Bahwa dalam ilmu teknik persidangan yang biasa diajarkan saat menjadi aktivis organisasi kemahasiswaan dulu, selalu ada dua hal yang dipelajari. Yaitu, soal bagaimana bersidang secara tertib, dan bagaimana bersidang sesuai dengan yang dikehendaki, atau bila perlu merekayasa sidang hingga deadlock sekalipun.
Pertama, adalah menyangkut bagaimana tertib sidang, cara atau aturan mainan bagi mereka yang bersidang, antara lain bagaimana pimpinan sidang mengetuk palu, membuka, atau menutup, bagaimana mengatur jalannya penyampaian pendapat peserta, serta bagaimana cara peserta sendiri dalam melakukan interupsi. Kedua,  adalah mencakup begaimana merekayasa sidang agar sesuai dengan target yang diinginkan, termasuk di antaranya adalah bagaimana membuat sidang menjadi panas, membuat pimpinan sidang menjadi emosi, membuat peserta “lawan”menjadi lelah, hingga bagaimana membuat sidang menjadi deadlock ketika dianggap tidak sesuai dengan target yang dikehendaki.
Dalam kaitan dengan Kongres PSSI kemarin, dua hal dalam teknik persidangan itu jelas muncul. Bahwa Ketua Komite Normalisasi (KN), Kang Agum sebagai pimpinan sidang menghendaki sidang secara tertib, berdasarkan kaidah teknik persidangan yang pertama. Bahwa Kongres harus berlangsung secara tertib, sopan, dan sesuai dengan agenda semula Kongres yang telah direncanakan. Bahwa tidak ada agenda lain, kecuali pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Exco PSSI.
Sementara itu,  di pihak lain, sebagian peserta Kongres yang tergabung dalam kelompok 78, atau kelompok pendukung George Toisuta (GT) dan Aripin Panigoro (AP), tentu menghendaki agar Kongres berlangsung tidak sesuai dengan agenda acara yang telah direncanakan oleh KN. Mengapa ? Karena, calon yang diusungnya sudah pasti akan terjegal ikut proses pemilihan Ketum dan Waketum PSSI, berdasarkan keputusan yang tidak demokratis oleh FIFA. Maka, permintaan agar Komite Banding PSSI diberi kesempatan untuk menjelaskan dalam forum Kongres soal keputusannya saat memproses keberatan GT dan AP terkait pencalonannya sebagai Caketum dan Cawaketum PSSI adalah bagian dari upaya “rekayasa” agar persidangan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini adalah masih wajar, karena toh Kongres adalah forum tertinggi pengambil keputusan di PSSI.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan Sidang ? Menurut saya, seharusnya Kang Agum jangan terpancing emosi, jangan langsung menganggap “ngotot”-nya kelompok 78 sebagai sebagai sebuah perilaku yang “tidak sopan” atau anarkis. Embel-embel sebagai mantan jenderal bintang empat, mantan Danjen Kopassus, atau mantan Ketum PSSI untuk sementara harus disimpan dulu. Apa yang harus dikedepankan adalah “meladeni” irama permainan yang ditabuh oleh kelompok 78.
Caranya, adalah : (1) memberi kesempatan kepada kelompok 78 untuk menyampaikan pendapatnya sepuas-puasnya hingga tuntas; (2) memberikan kesempatan pula kepada peserta Kongres yang lainnya untuk berpendapat mengenai usulan atau pendapat kelompok 78; (3) perbedaan pendapat itu jangan lantas diputuskan oleh pimpinan Sidang, namun harus melalui mekanisme pemungutan suara atau voting seluruh peserta Kongres.
Voting adalah mekanisme terbaik dalam persidangan seperti Kongres PSSI. Adalah wajar dan elegan bila pimpinan sidang mengarahkan pada pelaksanaan voting, terkait : (1) apakah usulan Komite Banding menjelaskan di forum Kongres dapat disetujui atau tidak; (2) apakah agenda acara Kongres yang telah direncanakan oleh KN dapat diubah atau tidak. Biarkan, peserta Kongres yang menentukan, mana pilihan yang harus dipilih, bukan pimpinan Sidang yang harus mengambil posisi berhadapan dengan kelompok yang berepentingan itu.
Lalu, ada yang berpendapat, bagaimana dengan keputusan FIFA yang telah menyetujui (tepatnya menginstruksikan) agenda acara Kongres yang direncanakan oleh KN ? Itu dapat diberlakukan dalam kondisi normal, ketika tidak ada pihak-pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh keputusan FIFA. Dalam kondisi yang tidak normal seperti Kongres PSSI kemarin, maka dasar pemikiran bahwa Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di organisasi PSSI, adalah lebih layak dan tepat untuk dikedepankan. Bahwa, apapun sah-sah saja dilakukan oleh peserta Kongres, termasuk mengubah agenda acara sekalipun, jika sebagian besar peserta menghendakinya melalui voting berdasarkan Satuta PSSI dan Statuta FIFA sendiri. Pada akhirnya, FIFA pun akan memahami dan menerima realita yang berkembang selama Kongres yang berlangsung secara fair dan demokratis.
Nah, bukankah mekanisme pemecahan masalah itu telah tersedia dalam Statuta PSSI atau FIFA ? Ya, gunakan saja. Ambilah langkah voting secara demokratis, siapa sesungguhnya pihak yang benar-benar mendapat dukungan suara yang lebih besar. Jika, memang berada pada pihak yang benar dan merasa punya basis dukungan yang kuat, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak voting sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang efektif, demokratis dan efisien, tidak bertele-tele. Termasuk, berlaku pula bagi Kang Agum sebagai pimpinan sidang. Tidak perlu kecewa dengan tingkah laku mereka yang dianggap “kurang dewasa” itu, lakukan saja voting, maka dijamin akan lancar.
Pertanyaannya, mengapa voting tidak diambil oleh Kang Agum saat memimpin Kongres PSSI kemarin ? Ada dua kemungkinan : (1) Kang Agum (termasuk FIFA) merasa akan kalah dalam voting; atau (2) Kang Agum kurang mengerti apa sesungguhnya itu persidangan, berdasarkan  Teknik Persidangan ala mahasiswa ? Saya berharap tidak du-duanya, namun semata keputusan yang didasarkan atas kebijaksanaan dari seorang senior yang sarat akan pengalaman hidup. Meski, kita sebagai pecinta PSSI telah dibuat kecewa oleh dihentikannya Kongres PSSI.
 Bgaimana dengan pendapat Anda ?
Demikian, terima kasih.
Salam Persahabatan
Srie

(Pecinta sepak bola nasional, yang tidak berpihak pada kelompok manapun, kecuali pada suporter PSSI yang menghendaki agar Timnas Garuda Merh Putih dapat berjaya di even pertandingan sepak bola tingkat dunia) 
Baca Juga

Komentar