Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Saatnya, DPR Panggil Mendikbud ....



Oleh Sri Endang Susetiawati
Sudah saatnya, Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi masalah  pendidikan untuk segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait sejumlah masalah pendidikan yang sedang berkembang. Tentu saja, masalah pertama adalah terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2011. Perlu ada evaluasi UN secara menyeluruh, dari masalah konsepsi dasar UN, pelaksanaan UN, ekses negatif UN, hingga pada pertanyaan apakah UN perlu dilaksanakan kembali pada tahun 2012 mendatang ?
Sejak awal, konsep dasar pelaksanaan UN telah menimbulkan kontroversi, terutama yang terkait dengan fungsinya sebagai penentu kelulusan sekolah bagi siswa. Meski pada tahun ini proporsi UN atas kelulusan berkurang, dari 100 % tahun lalu menjadi 60 % tahun ini, sedangkan 40 % sisanya dari nilai rata-rata rapor pada semester 1 – 5, namun fungsinya sebagai penentu kelulusan siswa tetaplah masih bermasalah. Penentu kelulusan, haruslah dikembalikan sepenuhnya kepada sekolah atau guru yang bersangkutan dengan tetap mengacu berdasarkan pedoman dan ketentuan yang diberikan oleh Kemendiknas. Tugas Kemendiknas adalah melakukan pengawasan atas proses kelulusan siswa untuk memastikan bahwa sekolah atau guru tidak berlaku curang.
Fungsi yang agak tepat bagi UN adalah alat untuk memetakan mutu pendidikan sekolah secara nasional, agar diketahui sejauhmana tingkat perkembangan mutu pendidikan antar berbagai daerah.  Pengetahuan tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pijakan dalam merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan di sejumlah daerah yang dianggap “tertinggal”. Untuk selanjutnya, sekolah atau daerah yang tertinggal tersebut akan diberikan sejumlah bantuan, termasuk bantuan pendanaan yang lebih memadai oleh pemerintah pusat.
Meski, tentu saja upaya untuk memperoleh data mengenai mutu pendidikan sekolah akan jauh lebih baik bila dilakukan melalui kegiatan penelitian secara khusus dengan mencakup lebih banyak aspek dari pada sekedar angka yang hanya menggambarkan kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal UN. Sudah tentu pula, bahwa penelitian tidak perlu dilakukan setiap tahun dengan mencakup seluruh sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga yang lebih kredibel dan independen tentu akan jauh lebih baik dalam menghasilkan data  mutu pendidikan sekolah. Termasuk di dalamnya adalah sejumlah data mengenai masalah atau kendala yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pada sisi lain, jelas, biaya untuk memperoleh data pemetaan mutu pendidikan nasional pun akan jauh lebih murah bila dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan UN tiap tahun yang lebih dari Rp 560 Milyar.
Sementara itu, ekses negatif dari pelaksanaan UN yang terlalu dipaksakan, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, UN telah menjadikan sekolah, guru dan siswa lebih berorientasi pada hasil belajar dibandingkan pada proses belajar. “Pendidikan sekolah, kini menjadi miskin proses. Sekolah lebih mementingkan hasil dengan pencapaian yang serba instan” kata praktisi pendidikan, Prof. Dr. Arif Rachman.
Kedua, sebagai akibatnya, maka sekolah cenderung berubah fungsi dari sebuah lembaga pendidikan menjadi lembaga yang lebih mengejar target angka kelulusan, dengan lebih mengedepankan pada kemampuan siswa dalam mengejakan soal-soal latihan. “Sekolah, kian menjadi lembaga bimbingan belajar (bimbel), bukan lagi sebagai lembaga yang mendidik sikap, karakter atau kepribadian yang unggul dan mulia”. Inilah, salah satu alasan yang menjelaskan mengapa sekolah kian dianggap gagal dalam menerapkan pendidikan moral dan kepribadian pada anak didiknya.
Ketiga, adanya orientasi yang cenderung berlebihan pada pencapaian hasil yang instan, telah mendorong adanya praktek curang dari berbagai komponen dalam pendidikan sekolah. Dimulai dari pejabat Dinas Pendidikan setempat yang memasang target kelulusan sebagai bagian dari prestasi dan prestise para pejabat daerah, kemudian menjalar hingga ke Kepala Sekolah dan para guru. Adanya rapat koordinasi yang menghasilkan kesepakatan dan instruksi tak tertulis untuk mensukseskan target kelulusan UN telah mengakibatkan kecenderungan adanya praktek curang di tingkat sekolah. Adanya kebijakan katrol nilai rapor, kerjasama pengawasan antar sekolah yang longgar, hingga praktek “kesepakatan” curang antar siswa sebagaimana yang terjadi pada SD Pesanggrahan Jakarta adalah bagian dari sekian banyak bentuk kecurangan yang diduga amat mungkin dapat terjadi secara sistemik, struktural dan berskala nasional.
Keempat, sebagai akibat secara keseluruhan, maka pendidikan sesungguhnya dalam kondisi yang cukup membahayakan. Bahwa pendidikan yang seharusnya mendidik nilai-nilai luhur dan mulia, justru terjebak pada kondisi yang sebaliknya. Pendidikan, kini seolah telah membenarkan terjadinya praktek curang. Pendidikan sekolah telah mengajarkan kepada para siswanya untuk belajar berlaku curang. Perbuatan curang seolah dibenarkan dan dianjurkan, sementara perbuatan yang jujur, justru dianggap sebagai bentuk kesalahan yang harus diberikan hukuman. Jika sudah demikian, lalu ke mana lagi kita akan berharap bahwa pendidikan moral dapat dilaksanakan, selain pendidikan informal di keluarga dan di masyarakat ?
Selain masalah UN, tentu saja ada masalah lain yang lebih aktual dan bersifat urgen. Yakni, menyangkut masalah pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan yang terjangkau dan bermutu, terutama bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu. Adalah benar, bahwa saat ini pemerintah pusat telah berhasil membebaskan SPP bagi siswa tingkat SD dan SMP. Masalahnya, sejauhmana pembebasan SPP tersebut tidak berdampak pada penurunan mutu sekolah.
Munculnya sekolah-sekolah elitis yang mengklaim diri bertaraf internasional (SBI) atau rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) telah menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat. Bahwa, benarkah pendidikan diperuntukkan bagi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, ataukah sekolah telah menjadi bagian dari proses penciptaan kasta sosial baru. Bahwa hanya mereka yang berpunya atau kaya-lah yang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Sementara, mereka yang kurang mampu atau miskin, cukup di sekolah dengan mutu yang seadanya. Itu pun, masih harus berjuang keras untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, terutama di tingkat SMA dan perguruan tinggi.
Dalam kaitan ini, sudah saatnya DPR untuk meminta penjelasan atas strategi, kebijakan dan langkah-langkah Kemendikbud dalam mengatasi masalah pemerataan akses memperoleh pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi kalangan masyarakat luas. Adalah amat penting untuk segera diketahui, bahwa jangan sampai Kemedikbud terjebak dan berkutat terus pada pelaksanaan UN, justru melupakan masalah pendidikan lainnya yang jauh lebih penting dan mendesak untuk memperoleh jalan keluar. Antara lain, peningkatan akses masyarakat atas pendidikan yang layak, terjangkau dan bermutu, serta peningkatan mutu pembelajaran sekolah yang melibatkan komponen seperti peningkatan mutu guru, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta kurikulum sekolah yang lebih efisien, efektif dan memiliki relevansi yang kuat dengan masa depan anak didiknya.
Bagaimana dengan pendapat Anda ?
Demikian, terima kasih.
Salam Persahabatan
Srie
Baca Juga

Komentar