Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Catatan Atas SKB 5 Menteri: Ngurus Pendidikan, Jangan Pake Coba-Coba... (1)


Oleh Sri Endang Susetiawati
Satu lagi bukti. Bahwa otonomi daerah tidak selalu identik dengan penyelenggaraan urusan publik yang lebih baik. Otonomi di bidang pendidikan adalah contohnya. Euforia reformasi tahun 1998 telah mendorong otonomisasi daerah yang terkesan dilakukan secara serampangan, dan dalam hal tertentu dapat dikatakan sebagai terlalu dipaksakan, atau bahkan kebablasan. Akibatnya, setelah lebih dari satu dasa warsa pelaksanaan  otonomi daerah, maka banyak pihak yang menyerukan perlunya peninjauan kembali, khususnya dalam hal otonomi pendidikan.

Itulah yang terjadi dalam hal pengelolaan guru. Otonomi daerah dianggap telah menimbulkan ketimpangan distribusi guru di Indonesia. Jumlah guru memang dianggap cukup, bahkan rasio guru dan murid dianggap lebih dari cukup. Namun, tingkat penyebaran guru di daerah-daerah masih menunjukkan adanya ketimpangan, terutama di daerah-daerah terpencil atau wilayah perbatasan dengan negara lain. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Penjamin Mutu Pendidikan Syawal Gultom mengatakan, rasio jumlah guru berbanding jumlah peserta didik di Indonesia merupakan yang "termewah" di dunia.
“Rasio di Indonesia sekitar 1:18. Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan negara maju seperti Korea (1:30), atau Jerman (1:20). Itu kenyataan, memang distribusinya yang tidak bagus” ungkap Syawal di gedung Kemendikbud, Rabu, 23/11/11 (Kompas.com).
Adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan 5 Kementerian dalam hal penanganan dan pemerataan guru PNS, pada tanggal 3 Oktober lalu, membuktikan adanya masalah dalam otonomi pendidikan daerah. Dengan adanya peraturan bersama 5 Menteri, yaitu Mendikbud, Menag, Mendagri, Menkeu dan Men-PAN-RB, maka masalah ketimpangan dalam distribusi guru diharapkan akan dapat segera teratasi. Wakil Mendikbud, Musliar Kasim, bahkan sampai perlu memberikan pernyataan bernada ancaman yang bersifat memaksa.
“Jika guru tidak bersedia ditempatkan di mana saja, lebih baik berhenti menjadi guru..” katanya usai membuka diskusi publik yang diadakan oleh PGRI,  Senin, 28/11/11, kemarin (kompas.com).
Sebuah pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang dinilai cukup tegas, namun tak terhindarkan dari kesan arogan. Bahkan, Ketua Umum PGRI, Sulistiyo, secara langsung memberikan tanggapannya.
“Mengelola guru, tidak harus menggunakan pendekatan ancaman seperti itu... Jika ada guru yang tidak taat, maka guru dihadapkan pada pilihan yang tidak adil, yaitu berhenti....” kata Sulistyo pada acara dan kesempatan yang sama.
Kesiapan Daerah Dipertanyakan
Tentu, kita berharap bahwa penanganan masalah dampak otonomi pendidikan tidak sekedar mengurusi masalah penempatan atau distrubusi guru saja. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa otonomi pendidikan telah memberikan dampak negatif dan distortif pada dunia pendidikan. Kesiapan pemerintahan daerah dalam mengelola pendidikan di daerahnya dituding menjadi penyebab utama adanya masalah tersebut.
Sudah maklum bersama, bahwa sejak awal pemerintah daerah (pemda) hanya memiliki pengalaman dalam pengelolaan sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) saja. Kini, pemda pun harus mengelola ribuan sekolah hingga SMP dan SMA, bahkan Perguruan Tinggi untuk tingkat provinsi. Kesan yang cukup terasa berbeda dalam hal pengelolaan pendidikan, amat dirasakan oleh para guru di tingkat SMP atau SMA. Tampaknya, pengelolaan SMP atau SMA pun terbawa imbasnya oleh keterbatasan pengalaman pemerintah daerah tersebut.
Pada sisi lain, otonomi daerah telah menciptakan “raja-raja kecil” yang sangat berkuasa di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung pun kian memperkuat kekuasaan sebagai faktor yang banyak mempengaruhi keputusan di daerah, tak terkecuali dalam hal pengelolaan pendidikan. Ditambah lagi, belum tumbuhnya kekuatan civil society yang cukup memadai di daerah seperti halnya di tingkat pusat, telah menimbulkan kekuasaan kepala daerah menjadi hampir segala-galanya.
Akibatnya, proses rekruitmen personalia dan penempatan jabatan di bidang pendidikan amat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas kekuasaan. Antara lain, soal kedekatan dan loyalitas para pendidik kepada penguasa daerah, jauh mengalahkan faktor kompetensi atau profesionalisme yang dimiliki para pendidik. Tidak heran, bila ada berita yang menyebutkan adanya pelibatan para kaum pendidik secara langsung atau tidak langsung dalam pemenangan calon bupati/walikota saat berlngsungnya Pemilukada.
Bukan hanya itu, dukungan dari birokrasi pendidikan pun amat berpengaruh atas karier mereka selanjutnya. Bagi mereka yang turut mendukung proses kemenangan seorang calon kepala daerah, maka kariernya akan dimungkinkan untuk terdongkrak. Sebaliknya, bagi mereka yang dianggap berseberangan selama Pemilukada, maka tindakan mutasi atau bahkan pe-nonjob-an adalah sesuatu yang dianggap telah lazim terjadi. Singkatnya, politisasi pendidikan, kini jelas-jelas telah terjadi di sejumlah daerah.
Otonomi daerah pun telah melahirkan “perlombaan” daerah untuk selalu mengajukan permohonan penambahan guru PNS kepada pemerintah pusat. Masalahnya, proses rekruitmen tenaga pendidikan disinyalir tidak berdasarkan atas kebutuhan yang rill dan berdasarkan standar kompetensi para calon guru. Daerah amat mungkin lebih memikirkan terciptanya lowongan kerja sebanyak-banyaknya bagi warganya. Akibatnya, calon guru sebenarnya lebih mencerminkan para pencari kerja sebagai PNS semata, daripada mereka yang benar-benar terpanggil jiwanya untuk menjadi guru dalam arti yang sebenarnya.*** By Srie.




Baca Juga

Komentar

  1. Saya kira permasalahan pemerataan guru juga tidak sesimple itu,
    harusnya anda juga melihat persebaran anak didik di daerah. murid SD dikota ternyata juga berbeda dengan di pedesaan dlm kategori jumlah.
    Kalau mau dipaksakan dengan rasio Guru:murid.
    Berapa minimal dan maksimalnya? sebagai contoh mudah saja dengan rasio 1:20.
    SD A punya siswa 180(rata2 30) dan SD B: 70 (Rata 12).
    Apakah sekolahan B hanya dapat 3 guru? dan SD A mendapat 9 guru?
    Kita lihat sD B. Jika ada seorang guru saja yang ijin karena sakit lebih dari seminggu. masa 1 guru suruh ngajar 3 kelas.
    Sudah bisa di pastikan bagaimana situasi kelas tersebut.

    berarti

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).