Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Catatan Atas SKB 5 Menteri: Ngurus Pendidikan, Jangan Pake Coba-Coba... (2)


Oleh Sri Endang Susetiawati

Sertifikasi, Tidak Signifikan
Lebih parah lagi, ketika tunjangan pendapatan guru melalui program sertifikasi, dalam prakteknya dianggap jauh dari harapan. Kemendikbud sendiri menilai bahwa program sertifikasi tidak signifikan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme guru. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, raw input guru yang memang bermasalah telah menghasilkan mutu guru yang tidak siap berkembang menjadi profesional. Kedua, mekanisme pengawasan yang hampir tidak berjalan efektif, sehingga guru tidak benar-benar merasa dituntut untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sebagai pendidik.

Ketiga, adanya salah sasaran, bahwa tidak sedikit tambahan dana satu kali gaji pokok itu hanya digunakan oleh para guru untuk keperluan banyak hal yang di luar kepentingan profesionalismenya. Dalam hal-hal tertentu, dana sertifikasi banyak digunakan untuk sekedar meningkatkan gaya hidup seorang guru. Sertifikasi, baru berhasil meningkatkan pendapatan guru, namun belum mampu meningkatkan profesionalisme guru secara signifikan.
Tambahan Beban Mengajar: 27,5 Jam

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-Pan & RB)  mengusulkan penambahan beban jam mengajar, dari 24 menjadi minimal 27,5 jam pelajaran. Sebuah usulan yang menurut hemat para guru dianggap kurang memahami masalah pokok guru. Tambahan beban mengajar, dan kewajiban guru untuk melakukan penelitian, atau bahkan publikasi karya ilmiah sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau golongan, jelas-jelas kurang sesuai dengan upaya meningkatkan profesionalisme guru.
Sebuah tambahan beban bagi guru yang jauh lebih berat dari tugas seorang dosen di perguruan tinggi. Diperlukan lebih banyak lagi waktu yang tersedia bagi guru untuk selalu dapat meningkatkan ilmu, wawasan dan kompetensinya sebagai pendidik yang profesional. Adalah lebih realistis, apa yang dikatakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) saat menyambut Hari Guru Internasional, 5 Oktober yang lalu. Dikatakannya bahwa beban mengajar yang ideal bagi guru adalah 18-20 jam pelajaran per minggu.
Akhirnya, apa yang dapat disimpulkan dari lahirnya SKB 5 Menteri mengenai distribusi guru? Asal dilakukan secara matang, serius dan konsisten, maka penarikan kewenangan kembali ke pusat, dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baik sebagai bagian untuk mengontrol mutu pendidikan nasional. Otonomi pendidikan, memang cukup layak untuk dievaluasi agar pendidikan tidak menjadi korban. Boleh saja ada pendapat yang mengatakan bahwa beri kesempatan dulu bagi pemerintah daerah untuk mampu mengelola pendidikan secara otonom.
“Kalau tidak diberi kesempatan, kapan pemerintah daerah bisa belajar agar dapat memiliki kemampuan yang memadai?’ kira-kira demikian pendapatnya.
Masalahnya, haruskah pendidikan menjadi korban dari proses belajar pemerintah daerah? Lebih repot lagi, bila ternyata pemerintah daerah hampir sama sekali tidak melakukan proses pembelajaran dalam menangani masalah pendidikan. Maka, akibatnya jauh lebih serius lagi. Paling tidak, pendidikan akan terus menjadi ajang uji coba bagi mereka. Termasuk, berlaku pula bagi pemerintah pusat.
“Ngurus pendidikan, memang jangan coba-coba, pendidikan jangan dijadikan percobaan...” *** [Srie].
Catatan: Artikel ini sambungan dari tulisan sebelumnya, klik di sini

Baca Juga

Komentar