Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Daerah Tak Becus Kelola Guru, Akan Kena Sanksi Tegas


JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah pengelolaan guru secara nasional yang belum juga tuntas dan semakin rumit akibat desentralisasi pendidikan mendorong lima kementerian terkait turun tangan.
Bahkan, kelima kementerian yang sepakat bekerja sama untuk mendorong pemerintah kota/kabupaten dan provinsi untuk bekerja keras mengelola guru di masing-masing daerah juga menyiapkan sanksi yang tegas.
Pengelolaan soal guru tersebut diatur dalam Peraturan Bersama yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Keuangan.

Peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS ini menuntut pemerintah daerah untuk cermat dalam pengelolaan guru, mulai dari perencanaan, pengangkatan dan penempatan, serta pembinaan terhadap guru.
Di dalam peraturan bersama lima menteri yang sudah disosialisasikan kepada semua kepala dinas pendidikan kota/kabupaten dan provinsi, soal sanksi dinyatakan secara tegas. Bagi pemerintah daerah yang mengabaikan soal pengelolaan guru, maka Mendikbud akan menghentikan sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan. Mendikbud juga meminta kementerian terkait untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota dan gubernur yang tidak taat dengan kebijakan nasional soal pengelolaan guru.
Sesuai dengan rekomendasi Mendikbud, Menpan dan RB diminta untuk menunda formasi pemberian guru PNS kepada daerah. Menteri Keuangan diminta untuk menunda penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah daerah, sementara Mendagri diminta untuk memberikan penilaian kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan urusan penataan dan pemerataan guru PNS.
Hingga akhir tahun 2011 sudah ditargetkan lima persen pemerintah daerah yang mengimplementasikan peraturan bersama tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan fokus pengelolaan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerahnya harus terus menguat di tahun depan.
Wakil mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim di Jakarta, Senin (28/11/2011), mengatakan yakin jika Peraturan Bersama Lima Menteri Soal Guru ini disambut baik daerah. Pasalnya, dalam pertemuan dengan kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia untuk sosialisasi peraturan ini, mereka menyambut baik. ***


Baca Juga

Komentar

  1. Itu kan hanya bicara dan itu bahasa teori bahasa prakteknya anda datangi saya baru kita bicara daerah yang tidak memperhatikan guru omongkosong jangan kita baru memberi yang kecil sudah omong besar

    BalasHapus
  2. Alah omong besar saja, coba buktikan kaalau bisa!

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).