Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Penempatan Guru Diambil Alih Pusat, Guru Menolak Diminta Berhenti Saja

JAKARTA, KOMPAS.comKementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakin soal distribusi guru yang tidak merata bisa selesai tahun 2013. Pasalnya, Kemendikbud sudah diberi wewenang untuk mengatur pengelolaan guru untuk mewujudkan distribusi guru yang merata di semua daerah di Indonesia.
"Kemendikbud sudah berhasil menggandeng empat kementerian lain untuk membuat peraturan bersama soal pengelolaan guru. Pada pekan lalu, sosialisasi sudah dilakukan untuk semua ketua dinas kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Semuanya justru menyambut baik ," kata Musliar Kasim, Wakil Mendikbud bidang pendidikan usai membuka diskusi publik yang digelar Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Senin (28/11/2011).

Musliar mengatakan, Kemendikbud punya wewenang untuk mendistribusiklan guru dari satu daerah ke daerah lain supaya tidak ada kekurangan guri. "Guru PNS itu terikat janji untuk bersedia ditempatkan di manapun. Mereka harus bersedia mengabdi di tempat-tempat yang dibutuhkan," kata Musliar.
Peraturan bersama soal guru itu disepakati Kemendikbud, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. 
Surat Keputusan Bersama lima menteri memberikan kewenangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali memiliki otoritas penuh dan menarik urusan pendidikan dari pemerintah daerah, kabupaten/kota.
Dengan adanya SKB ini, tata kelola pendidikan, termasuk penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), ataupun pendistribusian guru, akan kembali ditangani pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, pihaknya tak khawatir dengan gejolak yang akan timbul di daerah terkait terbitnya SKB lima menteri tersebut.
"Saya yakin tidak akan ada gejolak. Daripada guru repot mengajar di sekolah lain untuk memenuhi minimal waktu mengajarnya lebih baik taat pada aturan ini. Pilih siap ditugaskan di mana saja atau berhenti," kata Musliar, Senin (28/11/2011), di sela diskusi publik bertajuk "Membedah Problematika Guru dan Solusinya", di Gedung PGRI, Jakarta.
Ia menjelaskan, rotasi pendistribusian guru nantinya akan dilakukan mulai dari tingkat yang terkecil, dari tingkat kabupaten/kota, antarbupaten/kota, provinsi, dan antarprovinsi.
"Polanya bisa juga berupa penawaran. Siapa yang bersedia ditempatkan di suatu lokasi, atau memang ditetapkan lokasi mengajarnya, dan sebagai PNS saya kira harus ikut aturan. Jika tidak, silakan berhenti," kata Musliar.
Lima kementerian yang menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Salah satu kesepakatan yang dituangkan dalam SKB tersebut adalah mengenai mekanisme pendistribusian guru yang akan melibatkan lima kementerian. Ketentuan dalam SKB ini akan berlaku mulai Januari 2012.
Akhir pekan lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkapkan, tujuan perumusan peraturan bersama ini adalah meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini nonformal dan informal dapat terpenuhi.
"Dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan, daerah perlu melakukan pengelolaan guru dengan lebih cermat lagi, terutama dalam masalah perencanaan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru," ujarnya.
Nuh mengakui, persoalan distribusi guru hingga kini masih timpang sehingga terkesan persoalan mendasar tentang guru ada pada kekurangan jumlah yang bersifat menahun.***


Baca Juga

Komentar