Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Tahun 2012, UN Kembali Digelar Dengan Anggaran Rp 500 Milyar

REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG--Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar alias Miing menilai anggaran untuk ujian nasional (UN) tahun 2012 sebesar Rp 500 miliar sangat rawan dikorupsi. Oleh karenanya, perlu pengawasan  terhadap dana yang dikucurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.
Namun kata Miing, tidak hanya anggaran pendidikan, namun semua anggaran rawan dikorupsi. Untuk tahun ini nilai anggaran yang dikuscurkan untuk UN cukup besar. ‘’Tidak hanya anggaran UN saja yang rawan dikorupsi, semua mata anggaran APBN juga rawan,’’ kata Miing di Temanggung Sabtu (03/12).

Meski banyak menerima kritik dari berbagai kalangan terkait UN, namun sampai saat ini pemeritah masih ‘ngotot’ untuk menyelenggarakannya. Mantan anggota Bagito Group tersebut mengatakan, ada banyak faktor kenapa pemerintah masih bersikeras menyelenggarakan UN.
Antara lain faktor politis yakni meniru model pendidikan barat, serta anggaran. Padahal semestinya UN tidak perlu dilakukan jika sebagai penentu kelulusan. ‘’Saya yang termasuk menentang UN, kalau UN tersebut untuk menentukan kelulusan, ’’ tegasnya.
UN kata Miing, memang masih harus  dan boleh diselenggarakan,  asal diposisikan untuk alat  memetakan standar mutu  pendidikan, di Indonesia. Sebab memang harus ada  ukuran atau parameter keberhasilan.  
Namun bukan untuk  menentukan kelulusan ,’’ Masak anak Gunungkidul atau Papua disamakan dengan anak Jakarta. Ini sangat tidak adil, pendidikan kita harus berkeadilan. Saya tidak habis  pikir mengapa pemerintah  masih bersikeras menyelanggarakan UN,’’ kata Miing.

Menyinggung  masalah pengambilalihan pencetakan soal UN 2012 dari provinsi ke pusat, Miing mengatakan tidak masalah, karena hal itu hanya soal teknis.’’Itu hanya soal teknis saja, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, saya berharap UN tidak untuk menentukan kelulusan siswa, ini akan sangat membebani anak-anak,’’ katanya  menegaskan.
Redaktur: taufik rachman
Reporter: m asadi

Baca Juga

Komentar