Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

DPR Soroti Alokasi APBD untuk Pendidikan

Jakarta, Kompas - Komisi X DPR menyoroti alokasi anggaran pendidikan di APBD yang tidak sesuai ketentuan minimal 20 persen. DPR meminta pemerintah memberikan sanksi tegas bagi provinsi dan kota/kabupaten yang tidak mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.

Sorotan tersebut diungkapkan oleh sejumlah anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Mendikbud Mohammad Nuh di Jakarta, Senin (30/1). Rapat kerja membahas integrasi kebudayaan dalam Kemendikbud, UN, BOS, dan DAK. Zulfadhli dari Fraksi Golkar mengatakan pemerintah daerah banyak yang bergantung penuh kepada pemerintah pusat dalam soal anggaran pendidikan.

"Meskipun pemerintah pusat menjamin penuh pendidikan dasar melalui BOS, pemda tetap harus mengucurkan dana BOS tambahan" kata Zulfadhli.

Dedi S. Gumelar dari F-PDIP mengatakan, desentraliasai pendidikan membuat kebijakan pendidikan nasional tidak berjalan optimal, termasuk anggaran pendidikan dalam APBD. Padahal, ketentuan 20 persen anggaran untuk pendidikan tertuang dalam UUD 1945.

Rohmani, dari F-PKS menambahkan, alokasi dana BOS yang meningkat tahun 2012 yang dimasukkan ke dalam APBD Provinsi semakin memudahkan pemda untuk mengklaim dana pendidikan minimal 20 persen dalam APBD.
Nyoman Dhamantra, dari F-PDIP mendesak pemerintah bersikap tegas bagi daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya sebesar 20 persen untuk pendidikan. 

Sehari sebelumnya dalam konferensi kerja nasional PGRI, juga banyak guru yang melaporkan anggaran pendidikan di daerahnya tak sampai 20 persen dari APBD.

Segera memetakan 

Mohammad Nuh menyatakan, Kemendikbud akan segera memetakan alokasi dana pendidikan untuk APBD di semua daerah. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri. 

"Nanti bisa diketahui, daerah mana saja yang alokasi anggaran pendidikannya tak sampai 20 persen" kata Nuh.

Meski demikian, pemerintah belum mempertimbangkan sanksi bagi daerah yang melanggar ketentuan itu. (ELN).














Baca Juga

Komentar