Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Tahun 2011: PNS Dominasi Tersangka Korupsi, Bidang Pendidikan Tertinggi

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir hasil survei soal tren penegakkan hukum kasus korupsi. Hasilnya, tersangka berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) menempati urutan teratas selama 2011.

Jumlah PNS yang menjadi tersangka korupsi mencapai 239 orang, diikuti oleh direktur  atau pimpina perusahaan swasta dan anggota DPR/DPRD sebanyak 99 tersangka. Data tersebut menunjukkan perubahan ketimbang 2010 yang pada semester pertama tersangka korupsi dodominasi pihak swasta dengan 61 kasus. Pada semester kedua, giliran pegawai atau staf pemerintah daerah di posisi teratas, yakni 86 tersangka.


Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto mengatakan tingginya jumlah PNS yang menjadi tersangka korupsi disebabkan kegagalan lembaga pengawas internal seperti inspektorat jenderal dan badan pengawas daerah mengantisipasi penyimpangan. Kebijakan remunerasi dalam dalam kerangka reformasi birokrasi juga belum efektif mereduksi perilaku korup PNS.

Selain itu, lanjutnya, korupsi oleh PNS disebabkan penegakkan hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan masih banyak menjerat pelaku kelas teri. Mereka belum punya strategi, desain dan prioritas penanganan kasus korupsi.

“Aparat masih konvensional dalam menangani kasus. Mereka lebih mementingkan target jumlah kasus yang harus ditangani,” ujar Agus di Kantor ICW, Kalibata Jakarta Selatan.

Agus menyebutkan sektor yang dijadikan lahan PNS untuk korupsi dari tahun ke tahun tidak berubah. Modus korupsi juga masih terkait belanja atau pengadaan barang dan jasa fiktif, rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, atau penggelembungan harga (mark up).

Pada awal Desember 2011, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melansir temuan transaksi mencurigakan yang didominasi PNS. Indikasi adanya tindak korupsi pun terlihat karena banyak PNS yang memiliki rekening gendut.

Namun, tindaklanjut oleh penegak hukum terhadap temuan itu minim. “Sebetulnya, PPATK juga sudah mengonfirmasi penelusuran tentang maraknya rekening gendut PNS muda di berbagai daerah,” tutur Agus.
Bidang Pendidikan

ICW juga menyebutkan, dari 10 sektor, bidang pendidikan merupakan sektor yang paling tinggi jumlah korupsinya. Total kerugian negara akibat korupsi sektor itu mencapai Rp 115,7 miliar.

Menurut Agus, masih tingginya tingkat korupsi pada 2011 harus menjadi pemicu aparat untuk lebih gencar bertindak. Mesti disusun desain, strategi dan prioritas dalam menangani kasus korupsi, terutama di sektor andalan penerimaan negara, seperti pajak dan migas.

“Aparat penegak hukum juga harus mulai bervariasi dalam menggunakan pasal. Khusus pasal suap, aparat harus mengembangkan strategi penegakan hukumnya untuk dapat membongkar kasus-kasus suap secara lebih masif,” tandas Agus. (*/FA/X-16).

_____________________
Sumber berita: Mirza Andreas, Media Indonesia, Senin 6 Februari 2012.
Baca Juga

Komentar