Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Anggota DPR: Larangan Pungutan Liar di Sekolah Tidak Efektif!

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menyesalkan tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 60/2011 tentang larangan pungutan karena berbagai pungutan di sekolah-sekolah saat ini justru semakin parah.

"Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru, seperti pernyataan Menteri sendiri, tetapi juga terjadi menjelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran," ujarnya di Jakarta, Senin.

Menurut ia, sasaran pungutan sekolah-sekolah itu adalah siswa kelas VI SD dan IX SMP serta pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (28/2) menyatakan bahwa pihaknya menugaskan inspektorat jenderal melakukan "investigasi" masalah BOS ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan yang dianggap tidak punya efek apa-apa.

Anggota DPR ini mensinyalir, praktik pungutan ini berlangsung secara sistemik sebagai akibat dari praktik pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya.

Dia mencontohkan temuan Garut Government Watch (GGW), Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), dan Indonesia Corruption Watch (ICW), beberapa waktu lalu membuktikan bahwa pungutan ini disebabkan adanya hubungan yang saling terkait dan menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural di atasnya.

"Ada dugaan sekolah melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya. Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan para
kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah," ujarnya.

Ironisnya, ia menambahkan, setoran itu diambil dari dana BOS sehingga akibatnya para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah.

Dari temuan yang ada, para kepala sekolah pun tidak memberitahukan kepada para guru dan orang tua siswa komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana BOS. Akibatnya, para guru dan orang tua siswa tidak mengetahui untuk apa saja dana BOS itu digunakan. Jadi sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan pun turut mendorong masih terjadinya pungutan karena sosialisasi hanya ditujukan kepada para kepala sekolah.

Terkait kondisi ini, Raihan mendesak pemerintah pusat dan daerah memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah praktik pungutan yang dilakukan oknum pejabat tertentu. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS.

"Sosialisasi aturan larangan pungutan dan sanksinya pun perlu juga dilakukan. Dengan demikian, semua yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan serta sanksinya dapat dipahami oleh para penyelenggara pendidikan," ujar Raihan.
 
(T.D011/Z002)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bangkitnya Ekonomi Syariah, Saatnya Dukung Nyata Bebas Bunga

Oleh Sri Endang Susetiawati Perkembangan ekonomi syariah, kini telah memasuki babak baru, di mana kehadirannya kian diperhitungkan di dunia. Adiwarman A. Karim menyebutnya sebagai kebangkitan ekonomi dan keuangan  syariah di dunia yang ditandai oleh adanya tiga indikator penting. Pertama, semakin besarnya volume dan transaksi bisnis berbasiskan syariah; kedua, semakin menguatnya pembangunan infrastruktur kelembagaan yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan ketiga, penyebaran institusi keuangan syariah yang semakin meluas ke berbagai belahan dunia. Pada indikator pertama, berdasarkan data dalam Ten-Year Framework and Strategies (IFSB, 2007), volume dan transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah secara global telah mengalami pertumbuhan pada kisaran 15-20 % per tahun. Pada kurun waktu ini, terdapat 284 institusi keuangan syariah yang mengelola dana lebih dari US$ 350 milyar, dan beroperasi di 75 negara di dunia. Sekitar USS 300 milyar tertanam di perbankan syaria…

Ironi Kedele di Negeri Tahu Tempe

Oleh Sri Endang Susetiawati
Dalam tiga pekan terakhir ini, mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sempat terpuruk hingga menyentuh angka Rp 12.000,- per dollar AS. Padahal, sebulan lalu, 1 dollar AS masih diperdagangkan pada kisaran angka di bawah Rp 10.000.
Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), pada saat yang hampir bersamaan, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat menembus angka di bawah 4000, atau terendah dalam 3 tahun terakhir.  Padahal,  di awal tahun ini, IHSG bahkan sempat memecahkan rekor angka 5000, atau tepatnya 5010,907 pada 19/4/2013, atau angka tertinggi sepanjang sejarah kehadiran bursa saham di negeri ini.
Terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS yang hampir seiring dengan kian melemahnya nilai IHSG sempat mengingatkan kembali peristiwa sekitar 15 tahun lalu ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi, kemudian krisis politik yang menyebabkan kejatuhan rezim Orde Baru (Orba).
Meski selalu ditepis oleh pemerintah, bayang-bayang krisis ekonomi…

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…