Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

FSGI: Ingin Lulus UKA, Guru Diminta Setor 1 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses Uji Kompetensi Awal (UKA) yang dijalani guru-guru honorer dinodai oleh tindakan pungutan liar. Berdasarkan laporan yang diterima Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), banyak yang melaporkan adanya pungutan kepada peserta uji kompetensi yang diduga dilakukan sejumlah oknum di jajaran dinas pendidikan daerah.

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listiarti mengatakan, ada beberapa guru di wilayah DKI Jakarta yang melaporkan praktik pungutan itu. Umumnya, kata dia, para guru, khususnya guru di sekolah swasta, diminta menyetorkan Rp 1 juta sebagai jaminan kelulusan dalam proses UKA.


"Para guru diminta menyetor Rp 1 juta jika ingin lulus UKA. Menurut saya, pungutan disetor ke Pusat Tenaga Pendidik (Pustendik) dinas pendidikan provinsi," kata Retno kepada Kompas.com, Selasa (6/3/2012), di Jakarta.

Retno menjelaskan, para guru terpaksa memberikan setoran dengan harapan dapat lulus UKA dan tidak dimutasi ke daerah lain. Seperti diketahui, salah satu syarat pengangkatan guru honorer adalah guru yang bersangkutan harus lulus UKA dan bersedia ditugaskan di mana saja.

Menurut Retno, apa yang terjadi sangat ironis karena dinas pendidikan daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kelulusan seorang guru. Begitu pula dengan kewenangan mutasi, yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk antar kabupaten, dan pemerintah pusat untuk menentukan mutasi antar provinsi.

"Terutama guru sekolah swasta yang khawatir sejak awal. Tapi untuk apa memberikan setoran? Terlebih dinas pendidikan tidak bisa menentukan kelulusan," kata Retno.
Baca Juga

Komentar