Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Mendikbud: Lawan Pungutan Liar, Guru Jangan Mau Dibodohi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta kepada semua pihak untuk menolak praktik pungutan liar yang terjadi di dunia pendidikan. Penolakan dan aksi melawan pungutan liar, kata dia, menjadi simbol memerangi praktik pungutan liar agar tidak terus "membudaya" di masa yang akan datang.

Saat ini, Nuh mengatakan, Kemdikbud melalui Inspektur Jenderal (Irjen) tengah menyusun strategi untuk memerangi pungutan liar atas nama apapun. Baik itu dalam hal uji kompetensi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program-program lainnya.
"Saya sangat setuju, kita minta Irjen untuk mengatur itu. Sudah saatnya kita membuat gerakan melawan pungutan liar atas nama apapun," kata Nuh, Senin (5/3/2012) malam, di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Nuh sendiri mengaku dengan praktik pungutan liar yang semakin sulit dideteksi dan cenderung "membudaya". Ia juga mengimbau, khususnya para guru yang menjadi palang pintu pendidikan nasional untuk tidak membuka celah dan menjadi korban dari pungutan tersebut. Masyarakat juga dimintanya untuk memberikan informasi jika ditemukan praktik pungutan liar di dunia pendidikan.

Seperti diberitakan, sejumlah guru yang mengikuti uji kompetensi awal (UKA) diminta menyetorkan dana kepada dinas pendidikan daerah sebagai jaminan kelulusan saat mengikuti proses tersebut. Padahal, kata Nuh, kewenangan menentukan guru honorer diangkat menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Kemdikbud, dinas pendidikan daerah tidak memiliki wewenang akan hal itu.

"Pungutan liar harus kita lawan agar tidak menjadi-jadi, dan guru jangan mau dibodohi," kata Nuh.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mengungkapkan, banyak yang melaporkan adanya pungutan kepada peserta uji kompetensi yang diduga dilakukan sejumlah oknum di jajaran dinas pendidikan daerah.

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listiarti mengatakan, ada beberapa guru di wilayah DKI Jakarta yang melaporkan praktik pungutan itu. Umumnya, kata dia, para guru, khususnya guru di sekolah swasta, diminta menyetorkan Rp 1 juta sebagai jaminan kelulusan dalam proses UKA.
Baca Juga

Komentar