Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

UKA Dinilai Langgar UU dan PP, Presiden Diminta Tegur Mendikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Rohmani meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh terkait uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikasi profesi guru. Menurutnya, persyaratan ini melanggar peraturan.

"Karena hal tersebut jelas melanggar peraturan dan telah menimbulkan keresahan," ujar Rohmani, Rabu (29/2/2012), di Jakarta.
Rohmani berpendapat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru karena melakukan uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikat profesi.

Dalam PP Nomor 74 Tahun 2008, menurutnya,  disebutkan bahwa guru yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dapat langsung mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat. Sementara, dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut tidak diatur tentang kewajiban guru mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu.

"Satu sisi ini ada baiknya. Namun hal ini telah membuat ketidaknyamanan bagi guru-guru yang hendak ikut program sertifikasi. Banyak yang sudah mengadu ke kami atas kebijakan ini,"  ujarnya.

Ia mengingatkan Kemendikbud jangan mudah mengutak-atik peraturan. "Prinsipnya, setiap ide perubahan dan perbaikan pasti kita dukung. Tapi harus ada komunikasi terlebih dahulu agar kebijakannya lebih baik," katanya.

Rohmani sendiri menilai, seharusnya, uji kompetensi awal tidak perlu dilakukan. "Yang lebih tepat adalah pemetaan kemampuan sehingga dalam prores pelatihan bisa dikelompokkan berdasarkan kemampuan," katanya.

Sumber : ANT.

Ket. Foto: Tri Purwanti, guru tunanetra, dibantu asisten untuk mengisi jawaban saat mengikuti Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru di SMK Negeri 2 Yogyakarta, Jetis, Yogyakarta, Sabtu (25/2). Ujian yang merupakan salah satu syarat untuk menerima sertifikat pendidik serta tunjangan profesional guru tersebut diikuti 535 guru di Yogyakarta.
Baca Juga

Komentar