Tinjauan Buku “Lumpur Lapindo File, Konspirasi SBY-Bakrie”: Konspirasi Bohongi Rakyat, Bobol Uang APBN

Judul Buku: Lumpur Lafindo File, Konspirasi SBY-Bakrie

Penulis: Ali Azhar Akbar (Alumni Teknik Perminyakan ITB)

Penerbit: IndoPetro Publishing, Cetakan Kedua pertengahan Mei 2012

Jumlah Halaman (Plus Lampiran) : 467 halaman

Buku “Konspirasi SBY-Bakrie” merupakan sebuah rekaman sejarah tentang industri hulu migas yang tidak dijalankan dengan baik, berdasarkan prinsip good corporate, dan good governance. Banyak fakta menunjukkan bahwa semburan Lumpur Lapindo yang terjadi sejak 29 Mei 2006 bukanlah merupakan bencana alam, akan tetapi dampak dari kesalahan manusia yang dilakukan secara sengaja dan berlangsung secara terus-menerus, operational default .

Jauh lebih banyak ahli geologi perminyakan dunia yang berpendapat Lumpur Lapindo akibat dari kesalahan teknik pengeboran, bukan akibat gempa bumi yang melanda wilayah Yogyakarta pada dua hari sebelumnya. Dalam Kongres Ahli Geologi Dunia (American Asociation of Petroleum Geologiest, AAPG) di Cape Town, 26-29 Oktober 2008, ada 42 ahli yang menyatakan Lumpur Lapindo akibat human error, dan hanya 3 ahli yang berpendapat akibat gempa bumi.

Dalam buku yang separuhnya berupa lampiran data dan referensi ini, kajian secara teknis ditulis detil berdasarkan referensi yang cukup memadai dari berbagai pihak yang kompeten. Masalahnya, hingga saat ini, mengapa negara harus ikut menanggung kerugian yang jauh lebih besar yang sesungguhnya disebabkan oleh kesalahan perusahaan migas swasta yang berkedudukan di luar negeri?  Jawabannya, buku ini menjelaskan, karena ada irisan kepentingan di antara  elit politik dan pengusaha-politisi, sehingga Lumpur Lapindo dilegaliasi menjadi bagian dari bencana alam yang penanganannya dapat menggunakan uang negara.

Dalam buku ini, legalisasi Lumpur Lapindo sebagai sebuah bencana alam dianggap tidak berdasar, pembohongan atas rakyat dan sarat dengan kepentingan politik konspiratif. Penerbitan Perepres  2007 yang meyebabkan negara ikut ambil bagian dalam tanggung jawab penanganan dampak Lumpur Lapindo melalui pembentukan BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) merupakan legaliasi pemerintah atas bencana yang diakibatkan oleh perusahaan swasta. Puncaknya, adalah ketika Lumpur Lapindo memperoleh pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 30 September 2009 yang secara resmi menetapkan Lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Sejak itulah, tiap tahun negara melalui APBN, harus mengalokasikan uang hingga triliunan rupiah.

Hingga saat ini, APBN telah terkuras lebih dari Rp 7,2 triliun, atau berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) akan mencapai lebih dari Rp 9,8 triliun sampai tahun 2014. Angka ini belum termasuk biaya kerugian sosial, kerusakan dan pembangunan kembali infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah Jatim, yang diperkirakan telah mencapai ratusan triliun rupiah. Angka ini dipastikan akan terus membengkak hingga luapan Lumpur Lapindo diperkirakan baru akan berhenti, minimal hingga lebih dari 20 tahun mendatang.

Pertanyaannya, sanggupkah pemimpin negeri ini untuk menghentikan kerugian negara, yang seharusnya uang yang sangat besar itu dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih penting dan mendesak? Haruskah negara terus menanggung kerugian yang sebenarnya diakibatkan oleh kesalahan sebuah perusahaan migas swasta yang berkedudukan di luar negeri?

Buku ini menjawab secara pesimistis, bahwa kerugian negara akibat Lumpur Lapindo tidak akan dapat dihentikan. Alasannya, ada kosnpirasi antara SBY, sebagai Presiden dan Ical, sebagai elit politik di negeri ini yang sama-sama saling memberikan perlindungan. Ada jasa Ical atas terpilihnya SBY pada Pilpres 2004. Saat ini, ada ketergantungan pula SBY kepada Ical secara politik. Keberpihakan SBY atas perusahaan milik keluarga Bakrie dapat dilacak melalui transkrip percakapan antara SBY dan perwakilan warga yang menjadi korban Lumpur Lapindo pada tanggal 24 Juni 2007 di Puri Cikeas.

Secara eksplisit dikatakan oleh SBY, bahwa dirinya telah melakukan kesepakatan dengan pimpinan LBI mengenai mekanisme ganti rugi lahan yang terkena dampak Lumpur Lapindo. Dikatakan pula, bahwa jalur pengadilan bukanlah cara yang sebaiknya ditempuh oleh warga Sidoarjo karena dianggap justru akan merugikan warga sendiri.

Perkataan presiden SBY itu hampir sesuai dengan fakta di lapangan, dimana akhirnya negara menyetujui mekanisme pembelian lahan oleh Lapindo dengan cara 20 % uang di muka, dan 80 % sisanya dibayar dengan dicicil, yang ternyata hingga saat ini masih bermasalah. Perkataan Presiden SBY tentang keengganan menempuh jalur pengadilan pun sesuai dengan fakta bahwa pada akhirnya Kejaksaan Agung dan Polri menghentikan proses penyidikan perkara, yang sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka pada pimpinan Lapindo dan pejabat BPMIGAS.

Dalam buku ini disebutkan, berdasarkan prinsip strict liability seharusnya pemerintah memaksa Lapindo dengan tegas agar menanggung seluruh biaya yang diakibatkan oleh semburan Lumpur Lapindo, hingga kembali pada kondisi yang dianggap normal kembali. Pemerintah segera mengambil alih sepenuhnya kasus Lumpur Lapindo, sekaligus secara bersamaan  membawa Lapindo ke pengadilan, agar dapat dinyatakan ada unsur pidana dalam teknik pengeboran.

Dengan demikian, pemerintah akan dapat meminta pertanggungjawaban atas seluruh biaya yang telah dan akan terus dikeluarkan dalam upaya penghentian semburan lumpur Lapindo dan penanggulangan atas dampaknya secara keseluruhan. Dengan cara ini, maka negara akan dapat menuntut pertanggungjawaban pemilik Lapindo tidak terbatas hanya pada saham yang ditanamkan pada PT LBI, akan tetapi pada seluruh aset para pemilik saham perusahaan.

Langkah ini sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya kembali perusahaan migas melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam teknis kegiatan ekslporasi maupun produksi migas di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat setempat. Pertanyaannya, mungkinkah cara itu dilakukan oleh pemerintah sekarang? Jawabannya, hampir mustahil dapat dilakukan oleh pemerintahan SBY saat ini yang dianggap saling menyandera dengan Ical.

Berbagai upaya harus terus dilakukan sebagai bagian dari perlawanan atas adanya konspirasi tersebut, sehingga negara dan masyarakat tidak terus dirugikan. Salah satu upaya dalam waktu dekat yang akan dilakukan adalah dengan cara mengajukan judicial review kepada MK (Mahkamah Konstitusi) terkait pasal 18 APBN-P 2012 yang memungkinkan negara membiayai penanggulangan Lumpur Lapindo. Penulis buku ini sendiri yang akan bertindak sebagai pemohon atas namanya sendiri selaku warga negara pembayar pajak yang telah dirugikan oleh adanya pasal “siluman” tersebut. Harapannya, MK dapat membatalkan pasal tersebut sehingga pengeluaran uang negara untuk kepentingan Lumpur Lapindo dinyatakan sebagai ilegal.

Dalam konteks Pemilu 2014, amat dibutuhkan pemimpin nasional yang bukan merupakan bagian dari masalah Lapindo. Dibutuhkan sosok yang clear, mampu, dan berani, sehingga dapat menyelesaikan kasus tersebut demi kepentingan negara dan rakyat. ***

______________
Foto: Antara/MI

Catatan: Pemesanan buku dapat dilakukan dengan mengirim email ke sriepustakamedia@yahoo.com.