Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Aliansi Mahasiswa Keguruan Gugat PPG Ke MK



TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Mahasiswa Keguruan bersiap mengajukan permohonan uji materi Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terkait diberlakukannya Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2013. Sesuai UU itu, tahun depan, semua orang harus melalui pendidikan profesi guru terlebih dulu untuk jadi guru. Pendidikan profesi ini mirip dengan profesi dokter.
"Kami mahasiswa IKIP tidak akan bisa mengajar bila tidak ikut PPG," kata Koordinator Aliansi Mahasiswa Keguruan Nusantara, Achmad Ridlo, kepada Tempo, Jumat, 14 September 2012.

Agar bisa mengikuti PPG, kata Ridlo, lulusan keguruan harus bersaing lagi dengan lulusan pendidikan umum. Bedanya, lulusan keguruan hanya diwajibkan menempuh pendidikan setahun lagi, sementara sarjana umum harus menempuh 1,5 tahun lagi. "Kenapa tidak sekalian aja S-1 kependidikan dihapus dan diganti dengan PPG selama empat tahun?" tanya Ridlo tak mengerti. 
Ia menganalogikan pendidikan guru ini dengan pendidikan dokter. Untuk menjadi dokter, seorang mahasiswa harus kuliah dulu di fakultas kedokteran. Tapi sarjana ekonomi yang ingin menjadi dokter tentu tidak bisa melakukannya hanya dengan menambah kuliah satu tahun di Pendidikan Profesi Kedokteran.
Ridlo lebih sepakat jika PPG dijadikan sebagai instrumen peningkatan mutu guru. Artinya, PPG merupakan lembaga untuk meningkatkan kompetensi guru. "Ingat, kompetensi guru, bukan kompetensi calon guru," ucapnya.
 Kuasa hukum Aliansi Mahasiswa Keguruan Nusantara, M. Sholeh, mengatakan, keberadaan PPG untuk semua lulusan sarjana itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28. Karena itu, gugatan akan segera diajukan ke Mahkamah Konstitusi bulan ini juga. Adapun Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 yang akan diujikan itu berbunyi, "Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat." 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang menggodok persyaratan baru pendaftaran guru PNS untuk diterapkan tahun 2013. Di antara persyaratan baru itu adalah dokumen atau ijazah kelulusan PPG. PPG ini dapat ditempuh seseorang ketika sudah menamatkan program sarjana di FKIP (fakultas keguruan dan ilmu pendidikan) atau sejenisnya.
Jika ingin jadi guru PNS, para sarjana lulusan FKIP harus mendaftar ikut PPG yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Untuk masuk LPTK, mereka harus berkompetisi dengan sarjana fakultas lain yang juga ingin menjadi guru. Dengan model ini, kelak tak hanya lulusan fakultas keguruan yang bisa menjadi guru. (SUNDARI)

Baca Juga

Komentar

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).