Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Berbuat Curang Saat Ujian Sertifikasi, 8 LPTK di-Blacklist


Srie,- Ternyata, ada juga Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berbuat curang saat menyelenggarakan ujian sertifikasi guru.
Saat berada di Jambi, terkait sosialisasi Kurikulum 2013, Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan ada 8 (delapan) LPTK yang terbukti melakukan kecurangan, sehingga masuk dalam daftar hitam (blacklist) Kemendikbud.
"Kita sudah masukkan mereka dalam daftar hitam sehingga tahun ini mereka tidak bisa lagi melakukan uji sertifikasi pada guru," kata Nuh, Senin (7/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Sayangnya, saat itu Mendikbud tidak bersedia menyebutkan kedelapan nama LPTK yang di-blacklist tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sejumlah LPTK itu berada di Jakarta, Jawa dan Sumatera, serta statusnya ada yang negeri dan swasta.  
Nuh, kemudian hanya menjanjikan, kedelapan nama LPTK itu nantinya akan diumumkan oleh Kemendikbud. Ia menambahkan, delapan LPTK ini terbukti tidak serius dalam menjalankan uji sertifikasi guru, termasuk pula tidak menjalankan seluruh ketentuan ujian yang ditentukan.
Mantan Rektor ITS ini mencontohkan salah satu bentuk ketidakseriusan dan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh LPTK ini. Di antaranya, mengenai jumlah hari ujian yang berkurang atau tidak sesuai dengan seharusnya, dan jumlah item ujian yang tidak dilaksanakan.
“Keseriusan dalam pelaksanaan yang dilanggar itu, misalnya ada 9 hari ujian, tapi pelaksanaannya tidak sampai 9 hari. Juga, ujian terdiri dari 10 item, juga tidak dijalankan,” jelasnya.
Nuh menegaskan, tidak akan memberi toleransi atas terjadinya berbagai kecurangan tersebut. Dikatakannya, jika kecurangan itu dibiarkan, maka selanjutnya bukan tidak mungkin akan terjadi bisnis jual beli hasil ujian sertifikasi. Pembiaran yang demikian, dianggap akan menambah keadaan yang lebih buruk lagi.
Saat ini, semua guru di Indonesia harus memiliki sertifikat profesi guru sebagai bentuk bahwa dirinya layak mengajar secara profesional di sekolah. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, guru harus mengikuti pelatihan beberapa hari, kemudian mengikuti ujian untuk dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat.
Bagi guru yang telah lulus ujian sertifikasi, akan diberikan tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok untuk guru PNS, atau sebesar 1,5 kali untuk guru swasta, dihitung per bulan, yang dibayarkan tiap tiga bulan sekali.
Pada pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi, kemendikbud melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan kependidikan (LPTK) di berbagai daerah di Indonesia.  *** [Srie]

Baca Juga

Komentar