Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Implementasi Kurikulum 2013 Butuhkan Dana Rp 3 Triliun per Tahun, DPR Menyayangkan


Srie, - Besarnya anggaran yang harus disediakan untuk kepentingan perubahan kurikulum baru 2013 diakui oleh Wakil Mendikbud, Musliar Kasim.
Dikatakannya, keharusan menyediakan dana hingga triliunan rupiah di Kementeriannya itu dinilai tidak menjadi masalah.
Alasannya, meski dibutuhkan dana yang sangat besar, namun perubahan kurikulum bertujuan untuk memperbaiki anak bangsa.
“Pasti dibutuhkan anggaran yang banyak. Tapi anggaran ini digunakan untuk memperbaiki anak bangsa. Untuk menuju bangsa yang lebih baik, jangan nggak mau ngeluarin biaya,” ujar Musliar, di Jakarta, usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X, DPR RI, Selasa (15/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Mantan Rektor Universitas Andalas (Unand) ini menjelaskan besarnya dana yang harus disediakan digunakan untuk mendukung implementasi kurikulum, terutama untuk pengadaan buku dan pelatihan guru.
Untuk keperluan dua hal ini saja, lanjutnya, diperlukan anggaran dana sebesar Rp 1,4 triliun. Menurutnya, meski membutuhkan dana sangat besar, namun hal itu dinilai mau tidak mau harus dilakukan.
Hingga 2015, pada implementasi kurikulum 2013, Kemendikbud memperkirakan kebutuhan anggaran dana yang harus disediakan per tahun adalah mencapai Rp 3 triliun.
Anggaran sebesar itu dimaksudkan untuk mengadakan buku ajar siswa dan buku panduan bagi guru.
"Itu diperhitungkan kalau SD itu sampai nanti ke 6 kelas itu mungkin Rp 3 triliun setiap tahun harus disediakan," katanya.
 Ditambahkannya, untuk implementasi kurikulum baru tahun pertama dengan sasaran kelas I, IV, VII dan X, pihaknya harus menyediakan anggaran untuk pengadaan buku sebsar Rp 1 triliun.
Rinciannya, untuk pengadaan buku SD dianggarkan Rp 263,7 milyar, untuk buku SMP sebesar Rp 604,3 milyar, dan untuk pengadaan buku SMA dan SMK, masing-masing Rp 92,8 miliar dan Rp 74,1 miliyar.
Selain untuk pengadaan buku baru, Kemendikbud juga harus menyediakan anggaran besar untuk keperluan pelatihan guru yang mencapai Rp 422 milyar.
Dari sejumlah anggaran itu, untuk pelatihan guru SD mencapai Rp 120,4 milyar, dan untuk guru SMP mencapai Rp 171,4 milyar. Sedangkan untuk pelatihan guru SMA dan SMK, keseluruhannya mencapai Rp 130,6 milyar.
DPR Menyayangkan
Anggota Komisi X DPR, Rohmani,  menyayangkan Wamendikbud yang lebih fokus menjelaskan masalah anggaran untuk keperluan pencetakan buku dan pelatihan guru seperti itu. [Baca: DPR Nilai kemdikbud Lebih Sibuk Urusi Cetak Buku?]
Dikatakannya, justru mengenai substansi isi materi perubahan kurikulum itu sendiri dinilai kurang mendapat porsi perhatian dari Kemendikbud.
Sebab, hingga acara Raker pada Selasa kemarin, pihak Kemendikbud masih belum bisa memberikan draft lengkap Kurikulum 2013 sesuai yang dijanjikan beberapa waktu sebelumnya.
“Jadi, sebenarnya apa yang mau dibahas dalam raker ini. Sementara pemerintah tidak memberikan draft perubahan kurikulum tersebut. Percuma dibahas, kalau tidak ada bahannya,” kata Rohmani, usai Raker, Selasa (15/1) sebagaimana diberitakan di sini.
Akibat ketidaksiapan Wamendikbud inilah, kemudian pihak DPR meminta Raker ditunda, dan dilanjutkan lagi pada Rabu (16/1), keesokan harinya. *** [Srie]


Baca Juga

Komentar