Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Sekolah Eks RSBI Masih Boleh Pungut SPP, Pungutan Baru Dilarang!


Srie,- Hampir dua pekan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan landasan hukum penyelenggaraan RSB/SBI, Kemdikbud menggelar pertemuan dengan para Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) se-Indonesia, di Jakarta, Senin (21/1) ini.
Berbagai masalah dibahas terkait tindak lanjut sekolah yang kini telah dilarang menggunakan label internasional itu. Apa saja hasilnya?
Salah satunya adalah mengenai ketentuan yang masih membolehkan sekolah eks RSBI/SBI tetap mengutip iuran bulan kepada orang tua siswa hingga tahun ajaran berakhir pada Juni mendatang.
Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan, karena proses pembelajaran harus terus jalan, maka kemungkinan besar iuran sekolah per bulan atau biasa dikenal SPP akan terus berlanjut hingga pergantian tahun ajaran.
“Kalau SPP, kemungkinan besar terus sampai tahun ajaran baru nanti, karena proses pembelajaran harus berjalan,” kata Nuh, Senin (21/1), sebagaiman diberitakan di sini.
Nuh menjelaskan, setiap tahun sekolah merancang program pembelajaran pada tiap jelang tahun ajaran baru. Sehingga, sasaran program dan anggaran yang sekarang sedang berjalan merupakan kelanjutan dari program dan anggaran yang dirancang pada tahun sebelumnya.
Dengan demikian, katanya, tidak bisa begitu saja menghentikan program dan anggaran itu ditengah jalan.
“Nah, untuk menjalankan program itu kan butuh sumber dana. Dana bisa dari APBD, pusat atau dari masyarakat. Sesuai dengan rancangannya kan harus tetap lanjut. Karena harus tetap jalan, tidak buisa dikurangi,” ujarnya.
Meski demikian, mantan rektor ITS ini menegaskan, bahwa hanya SPP yang masih diperkenankan untuk tetap dilakukan, sedangkan pungutan yang baru tidak diperbolehkan.
“Jadi, sampai tahun ajaran ini SPP tetap jalan seperti biasa. Tapi, pungutan baru tidak boleh,” tegasnya.
Keputusan Mendikbud saat pertemuan dengan para Kepala Disdik se-Indonesia ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Ketua MK, Mahfud MD mengenai adanya masa transisi penerapan keputusan MK.
Dikatakannya, bahwa pihak MK memberikan toleransi penyesuaian bagi sekolah-sekolah eks RSBI/SBI secara sepenuhnya berubah kembali menjadi sekolah biasa atau reguler.
Mahfud sendiri membenarkan hal tersebut yang menegaskan bahwa MK tidak pernah mengatakan RSBI/SBI harus berhenti mendadak.
"MK tidak pernah katakan harus memberhentikannya mendadak. Tidak ada terminal mendadak, ke depan harus ada proses pengaturan bahwa semua bisa berjalan tanpa mengganggu proses pendidikan," ujar Mahfud, Minggu (13/1/), saat jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, sebagaimana diberitakan di sini.
Penegasan Mahfud ini dikeluarkan mengingat sebelumnya terjadi polemik mengenai implementasi putusan MK terkait pembubaran sekolah berlabel internasional itu.  
Satu sisi, pihak sekolah membutuhkan kepastian, terutama terkait dengan apakah masih diperbolehkan atau tidak sekolah memungut iuran bulanan kepada orang tua siswa. Hal ini terkait dengan keberlangsungan program yang telah dianggarkan setahun sebelumnya.
Sementara itu, aktivis ICW, misalnya, berpendapat bahwa putusan MK harus langsung diterapkan saat itu juga, dan tidak ada istilah masa transisi. Dengan demikian, sekolah yang masih memungut iuran uang ke masyarakat dianggap tindakan illegal.
Begitu juga, pemerintah yang masih mengucurkan dana APBN atau APBD ke sekolah elit tersebut dianggap telah menyalahi prosedur, yang berarti melakukan tindak pidana korupsi.
"Kalau tetap dibiarkan maka sama saja melanggar hukum. Bisa dilaporkan ke polisi atau nanti bisa kena saat diaudit BPK," kata Febri Hendri, peneliti ICW, Senin (14/1) pekan lalu, di Jakarta, seperti dikutip dari sini.
Selain masalah masih dibolehkannya sekolah memungut iruran bulan, Kemdikbud dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran yang akan dijadikan sebagai pegangan bagi daerah dan sekolah eks RSBI/SBI memasuki masa transisi.  Download Surat Edaran Transisi RSBI di sini. ***[Srie]

Baca Juga

Komentar

  1. Terimakasih atas informasinya

    BalasHapus
  2. informasi yang sangat membantu kita semua dan bermanfaat

    BalasHapus
  3. Terima Kasih ya gan atas informasinya,, lanjutkan.

    BalasHapus
  4. makasih informasinya sukses yach....

    BalasHapus
  5. Infonya bagus bangeet,, makasih banget nih.

    BalasHapus
  6. senang bisa berkunjung ke website ini,,

    BalasHapus
  7. Infonya sangat menarik untuk di simak.

    BalasHapus
  8. Informasinya sangat inofatif dan bermanfaat

    BalasHapus
  9. Senangnya baca informasi ini, bisa nambah pengetahuan.

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).