Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Anggaran Defisit Rp 10 Triliun, Pencairan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2013 Kurang?


Srie, - Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) masih terus menuai masalah. Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia, Iwan Hermawan mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan kekurangan dana tunjangan sertifikasi akan kembali terulang pada tahun 2013.

Iwan beralasan, dari informasi yang diperolehnya saat ini, anggaran TPG tahun ini mengalami defisit sekitar Rp 10 triliun.

“Kami khawatir, tahun ini kekurangan pembayaran terjadi lagi. Karena, tahun ini TPP guru hanya dianggarkan Rp 43 triliun. Sementara berdasarkan pengajuan tearakhir, butuh Rp 53 triliun. Jadi ada kekurangan Rp 10 triliun,” ujar Iwan, Selasa (5/3), di kantor Ombudsmen, Jakarta saat melaporkan masalah pengelolaan TPG yang dinilainya gagal dilakukan oleh Kemdikbud dan dinas pendidikan di daerah.

Ia menjelaskan, kekhawatiran FGII tersebut didasarkan atas hasil pelacakan data ke Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu yang menyebutkan tunjangan sertifikasi yang telah dianggarkan dalam APBN tidak sebanyak jumlah guru yang sudah disertifikasi.

Ketidaksamaan data itu, lanjutnya, menurut Kemenkeu disebabkan oleh pengajuan nama-nama guru penerima sertifikasi yang tidak dilakukan secara sekaligus, sehingga yang diajukan pada akhir tahun ini tidak teranggarkan dalam APBN 2012.

“Kalau alasan Kemdikbud, pengajuan tidak sekaligus karena menunggu pengajuan dan validasi dari dinas pendidikan di daerah,” ungkap Iwan.

Pada sisi lain, lanjut Iwan, pemerintah daerah menyalahkan Kemenkeu yang menilai jumlah dana TPG yang ditransfer ke daerah selalu kurang.

Akibatnya, dinas pendidikan tidak dapat mencairkan secara utuh dana tersebut kepada guru yang berhak secara tepat waktu dan tepat jumlah.

“Kondisi ini diperparah oleh saling lempar tanggung jawab antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah, dimana Kemdikbud selalu menyalahkan daerah dengan menuduh adanya pengendapan uang di kas daerah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, terkait dengan masalah sikap saling lempar tanggung jawab tersebut, baca “Tunjangan Sertifikasi Sering Telat, Pusat-Daerah Saling Lempar Tanggung Jawab”.


Baca Juga

Komentar

  1. Masya Allah,...betul sekali berkenaan tunjangan sertifikasi guru itu masih bermasalah. Contohnya saja di Kabupaten Ciamis Tunjangan Sertifikasi tahun 2012 itu masih meenunggak/belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.
    Mohon dengan hormat Bapak2 yg berkompeten untuk segera memabayarnya.

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).