Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Bingung Tunjangan Sertifikasi Belum Dibayar Utuh, Guru di Jatim Lapor ke UKP4


Srie, - Bingung karena tunjangan profesi guru (TPG) yang hingga kini masih belum dibayar secara utuh, para guru di  Jawa Timur lapor ke UKP4.

UKP4 atau Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan adalah sebuah lembaga unit kerja yang dibentuk oleh presiden SBY yang salah satu fungsinya untuk menampung pengaduan masyarakat mengenai masalah pembangunan dan layanan publik.

Seorang guru di SMPN 6 Malang, Moch. Yudistira menuliskan dalam laporannya, bahwa tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Jawa Timur terjadi secara berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Yudistira menyebutkan, di Kabupaten Blitar, terjadi kekurangan pembayaran selama 6 bulan pada kurun waktu 2010-2012. Sedangkan pada kurun waktu yang sama, di Madiun kurang 2 bulan, dan di kota Malang kurang 1 bulan.

Ia menambahkan, di Kota Malang, tunjangan yang belum terbayar adalah bulan Desember 2012. Sedangkan di Kabupaten Blitar, kekurangan 6 bulan tunjangan yang belum terbayar adalah bulan Nopember dan Desember secara berulang untuk tiga tahun bertutur-turut, yaitu 2010, 2011 dan 2012.

Untuk di Madiun, lanjutnya, 2 bulan tunjangan yang  belum terbayarkan adalah bulan Desember pada tahun 2011 dan 2012.

“Hal ini dialami oleh semua guru, baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Belum lagi, di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?” lapor Yudistira, Senin (11/3). melalui layanan SMS ke 1708 milik UKP4.

Yudistira pun menyayangkan seorang pejabat Dinas Pendidikan Kota Malang, bernama Jianto, yang dinilainya terlalu berani menyampaikan informasi mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru yang belum terbayar itu.

“Berani-beraninya mengeluarkan informasi bahwa TPP Kota Malang akan keluar pada akhir bulan Februari 2013. Padahal, nyatanya belum ada. Apakah ini bukan kebohongan publik?” kritiknya.

Ada Intimidasi

Selain Yudistira, ada satu lagi guru dari Kota Blitar, Jatim yang melaporkan ke UKP4 melalui layanan SMS pada beberapa saat sebelumnya. Bedanya, guru yang satu ini tidak bersedia menyebutkan identitasnya, baik nama maupun sekolah di mana tempatnya bekerja.

“Kami tidak dapat menyebutkan NUPTK, karena semua PNS guru merahasiakan identitas mereka, karena selalu diintimidasi,” tulisnya.

Ia melaporkan, tunjangan sertifikasi guru di Kota Blitar pada tahun 2012 masih ada kekurangan 2 bulan yang belum terbayarkan.

Selanjutnya, ia meminta penjelasan kepada UKP4, lembaga yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto itu, karena selama ini tidak ada penjelasan dari pihak yang terkait mengenai masalah tersebut.

“Selain itu, kami juga bekerja tidak tenang karena selalu (terancam) dimutasi karena alasan politik,” tandasnya.

Seperti banyak diberitakan sebelumnya, hingga saat ini hampir semua guru yang tersertifikasi di daerah-daerah mengalami kekurangan pembayaran tunjangan sertitikasi yang menjadi haknya.

Selama ini, antara pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar tanggung jawab. Pihak pemerintah pusat menuding daerah mengendapkan dana tunjangan, bahkan kemudian sempat dilaporkan ke KPK oleh Irjen Kemdikbud, Haryono Umar, pada pekan lalu.

Sementara itu, pemerintah daerah beralasan pemerintah pusat selalu kurang dalam jumlah dana yang ditransfer ke daerah, sehingga akibatnya tidak semua hak guru dapat diterima sebagaimana mestinya.


Baca Juga

Komentar

  1. Masih begitulah taraf kesadaran para pejabat negeri ini.Tidak mampu menghargai jasa dan jerih payah orang lain.Hak orang sering di tahan-tahan atau di salaurkan dengan meminta dana dengan alasan macam-macam.Mereka itu kerabatnya syetan, na'zu billah.

    BalasHapus
  2. istri malang30 Juli 2013 15.29

    temen2 negri sih enak masih banyak sisanya meski terlambat cairnya,..sedangkan aku... swasta cuma 1,5 juta aja sekarang belum cair,... padahal teman2 swasta yang lain udah cair sebelum puasa,.. yaa katanya harus sabaarr... gaji dari yayasan yang gak seberapa aja harus dipotong sejak sertifikasi cair...sekarang yang seharuse cair malah gak tau .. kemana... dan apa sebabnya...

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).