Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Pemda Kalbar Bantah Sengaja Endapkan Dana Sertifikasi


Srie, - Tudingan pemerintah pusat yang menduga adanya unsur kesengajaan pemerintah daerah mengendapkan dana tunjangan profesi guru (TPG) kembali mendapat bantahan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Alexius Akim membantah bahwa pihaknya sengaja endapkan dana sertifikasi di rekening dana transfer daerah.
Alexius menegaskan, sedikitpun tidak ada niat dari pemerintah daerah untuk sengaja menimbun dana yang merupakan hak sepenuhnya bagi para guru di daerahnya.
"Saya kira perlu diluruskan masalah mengendap ini. Kenapa dana transfer daerah tersebut tidak disalurkan pada guru sehingga banyak yang tak genap 12 bulan," kata Alexius, saat usai acara sosialisasi Kurikulum 2013, Minggu (10/3), di Hotel Mahkota, Pontianak, Kalbar.
Selanjutnya, Alexius menerangkan, uang yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer daerah itu besarnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga, kata dia, uang tersebut tidak bisa disalurkan habis, dan kini masih tersisa di rekening daerah.
“Saat ini, sisanya ada Rp 19 miliar. Kalau ingin disalurkan semua ke guru, tidak akan cukup. Karena, butuhnya sekitar Rp 27 miliar. Karena tidak cukup itu, akhirnya guru-guru di beberapa kabupaten dapat tunjangan hanya 10 bulan saja,” terangnya.
Di Kalbar sendiri, lanjutnya, ada satu kabupaten yang telah membayar tunjangan sertifikasi kepada guru secara penuh dalam setahun, yaitu Kabupaten Melawi.
Namun, tambahnya, masih ada 13 kabupaten lainnya di mana para guru harus menerima tunjangan profesi tersebut kurang dari seharusnya, karena anggaran ada yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Sekarang ini orang hanya mengira saja. Yang sebenarnya terjadi di daerah kami seperti ini. Kami akan kembalikan uangnya, beri masukan, serta menjelaskan kendalanya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, daerah lain pun mengatakan hal yang sama, bahwa masalah macetnya penyaluran dana sertifikasi dikarenakan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah jumlahnya kurang.
Sementara itu, Irjen Kemdikbud, Haryono Umar telah meminta KPK agar mengusut adanya pengendapan dana sertifikasi di daerah-daerah. Dalam laporan ke lembaga anti korupsi itu, disebut ada dana sekitar Rp 10 triliun yang masih mengendap di daerah. *** [Srie]
Baca Juga

Komentar