Langsung ke konten utama

Selamat Datang di Kelas Digital Sejarah

Selamat datang di Kelas Digital Pelajaran Sejarah SMAN 2 Kuningan. Ini merupakan media pembelajaran Sejarah yang diampu oleh guru Dra. N. Sri Endang Susetiawati, M.Pd.

Dengan media Kelas Digital Sejarah ini, diharapkan siswa dapat melakukan proses belajar secara lebih mudah, intensif dan dapat dilakukan kapanpun, baik saat berada di sekolah maupun saat usai pulang sekolah.

Kelas Digital Sejarah merupakan media komunikasi dalam proses pembelajaran Sejarah yang dapat diakses melalui handphone, komputer atau laptop.

Melalui Kelas Digital ini, guru akan memberikan konten belajar, baik berupa teks, foto, video atau dokumen lainnya yang diharapkan dapat direspon oleh siswa dengan memberikan komentar atau berdiskusi.

Melalui Kelas Digital pula guru akan memberikan penugasan, ulangan secara online, serta pengumuman.

Tugas dapat dilaporkan oleh siswa melalui media Kelas Digital pula dengan cara mengunggah file penugasan.

Sementara itu, hasil ulangan secara online akan memudahkan guru untuk me…

Pemerintah Bentuk Tim Bersama Telusuri Dana Tunjangan Guru yang Mengendap


Srie, - Pemerintah akan segera membentuk tim bersama yang akan menindaklanjuti keluhan dan aduan para guru yang terlambat menerima tunjangan sertifikasi pada tahun 2012 lalu.

Tujuannya untuk mencari solusi agar pembayaran tunjangan bagi guru yang sudah tersertifikasi itu tidak terlambat lagi dan jelas akuntabilitasnya.

Irjen Kemdikbud, Haryono Umar, mengatakan pembentukan tim ini telah dibahas bersama KPK, Kemdagri dan Kemenag pada Selasa (5/3) lalu di gedung KPK, Jakarta.

“Telah dibahas bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Masing-masing kementerian akan mengusulkan dua orang untuk dibentuk tim bersama,” kata Haryono, di sela-sela pelantikan pejabat Kemdikbud, Jum’at (8/3) di Jakarta.

Haryono menuturkan, pada pertemuan itu pihaknya telah melaporkan adanya dana transfer yang mengendap di daerah per 1 Juli 2012 sebesar Rp 10 triliun dari jumlah keseluruhan Rp 40 trilun yang sudah ditransfer untuk tunjangan profesi guru.

"Sebelumnya kami sudah melaporkan pada KPK terkait adanya endapan dana transfer daerah ini. Jadi, sekarang ingin dilihat keberadaan uang tersebut dan konsekuensinya termasuk bunga dan lainnya," tutur Haryono.

Mantan pimpinan KPK ini menambahkan, pelaporan ke lembaga anti korupsi tersebut dikarenakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri lebih lanjut mengenai adanya endapan dana di daerah.

"Kami bawa pada KPK karena kami tidak punya kewenangan. Karena kewenangan tersebut ada di inspektorat daerah," imbuhnya.

Ia mengakui, lembaga yang dipimpinnya telah melakukan audit investigasi terhadap tunjangan guru dan dana alokasi khusus (DAK) di 10 provinsi.

Hasilnya, kata dia, selama tahun 2012 ditemukan adanya anggaran yang dipotong, diendapkan dan DAK yang bermasalah di daerah-daerah.

Ia menyebutkan, jumlah dana terbesar yang mengendap itu terdapat di provinsi di pulau Jawa. Bahkan, katanya lagi, saat itu ada kabupaten dan kota yang belum menyalurkannya sama sekali.

"Memang kami mendapatkan kondisi yang seperti itu. Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan untuk sampel khusus. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh dana yang sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan baru 30 persen yang disalurkan kepada guru," ungkapnya.

Atas dasar itulah, lanjutnya, maka perlu dibahas secara bersama antara kemdikbud dengan KPK, Kemdagri dan Kemenag agar dana tersebut tidak menjadi mubazir.

“Kita tidak ingin dana pendidikan ini menjadi mubazir. Kualitas jadi tidak meningkat. Akhirnya, kita minta kepada KPK untuk membahas ini secara bersama-sama,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru yang tergabung dalam Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) telah melaporkan masalah keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru ini kepada lembaga Ombudsman RI, pada Selasa (5/3) lalu.

Mereka menilai pemerintah telah gagal dalam menyelenggarakan sistem pelayanan kepada guru yang telah bersertifikasi tersebut. [Baca: Kecewa Tunjangan Sertifikasi Tidak Utuh, FGII Lapor ke Ombudsman]. *** [Srie]
Baca Juga

Komentar

  1. Hanya menghabiskan waktu dan biaya..Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....

    BalasHapus
  2. PERCUMA SAJA hanya menghabiskan waktu dan biaya..Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....

    BalasHapus
  3. BETUL ITU.... hanya menghabiskan waktu dan biaya..Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....

    BalasHapus
  4. Ass.wwb Kepada Yth.Tim Audit Dana Sertipikasi agar segera mengaudit Dana sertipikasi Guru agama yg Bertugas Di Sekolah Dasar Khususnya Di Kab.Pandeglang Kecamatam Karangtanjung.Karna telah terjadi pengucuran Dana dan terindikasi rekayasa oleh Depag Kab.pandeglang dan Kepala SEkolah setempat.masalahnya Ko guru agama yg berjumlah lebih dari satu orang di satu sekolah bisa cair sertipikasinya,kan sekarang dah sisitem DAPODIK online yg bertujuan untuk meminimalisir tindak pemalsuan data JJM PTK mengajar,terus terang sy merasa terpojokan dan dan terleehkan dengan kejadian ini,dan mengakibatkan kerugian uang negara,kepada yg berkepentingan dalam masalah ini agar segera menindaklanjuti permasalahan ini Kapan koprupsi akan bisa diatasi kalau seperti ini terus???????????

    BalasHapus
  5. Ass.wwb Kepada Yth.Tim Audit Dana Sertipikasi agar segera mengaudit Dana sertipikasi Guru agama yg Bertugas Di Sekolah Dasar Khususnya Di Kab.Pandeglang Kecamatam Karangtanjung.Karna telah terjadi pengucuran Dana dan terindikasi rekayasa oleh Depag Kab.pandeglang dan Kepala SEkolah setempat.masalahnya Ko guru agama yg berjumlah lebih dari satu orang di satu sekolah bisa cair sertipikasinya,kan sekarang dah sisitem DAPODIK online yg bertujuan untuk meminimalisir tindak pemalsuan data JJM PTK mengajar,terus terang sy merasa terpojokan dan dan terleehkan dengan kejadian ini,dan mengakibatkan kerugian uang negara,kepada yg berkepentingan dalam masalah ini agar segera menindaklanjuti permasalahan ini Kapan koprupsi akan bisa diatasi kalau seperti ini terus???????????

    BalasHapus

Posting Komentar

Kami menghargai komentar yang relevan dengan konten tulisan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tidak mengandung unsur kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).