Bangkitnya Ekonomi Syariah, Saatnya Dukung Nyata Bebas Bunga

Oleh Sri Endang Susetiawati

Perkembangan ekonomi syariah, kini telah memasuki babak baru, di mana kehadirannya kian diperhitungkan di dunia. Adiwarman A. Karim menyebutnya sebagai kebangkitan ekonomi dan keuangan  syariah di dunia yang ditandai oleh adanya tiga indikator penting.

Pertama, semakin besarnya volume dan transaksi bisnis berbasiskan syariah; kedua, semakin menguatnya pembangunan infrastruktur kelembagaan yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan ketiga, penyebaran institusi keuangan syariah yang semakin meluas ke berbagai belahan dunia.

Pada indikator pertama, berdasarkan data dalam Ten-Year Framework and Strategies (IFSB, 2007), volume dan transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah secara global telah mengalami pertumbuhan pada kisaran 15-20 % per tahun. Pada kurun waktu ini, terdapat 284 institusi keuangan syariah yang mengelola dana lebih dari US$ 350 milyar, dan beroperasi di 75 negara di dunia. Sekitar USS 300 milyar tertanam di perbankan syariah, sedangkan sisanya US$ 50 milyar tersebar dalam bentuk sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.

Jumlah di atas belum termasuk dana yang dikelola oleh Islamic Windows dari bank konvensional senilai US$ 200 milyar. Sehingga, pada akhir 2010, total asset industri keuangan syariah di dunia diperkirakan telah mencapai US$ 1,5 triliun.

Pada indikator kedua, ditunjukkan oleh berdirinya sejumlah lembaga yang kian mendukung beroperasinya lembaga keuangan syariah. Pada tahun 1975 berdiri Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, Arab Saudi, diikuti tahun 1981 berdirinya The Islamic Research and Training Institute (IRTI) untuk memperkuat pengkajian dan pelatihan terkait pengembangan ekonomi syariah.

Tahun 1991, negara Bahrain mendirikan lembaga Auditing and Accounting Orgganization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang menerbitkan standar akuntansi syariah, dan kemudian menjadi rujukan atau benchmark bagi pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang meliputi 200 anggota di 45 negara di dunia.

Sementara itu, memasuki abad ke-21, Malaysia mendirikan The Islamic Financial Services Board (IFSB) yang dimaksudkan sebagai international standard-setting body terkait dengan pengaturan dan pengawasan industri keuangan syariah. Tujuannya, untuk memastikan stabilitas dan kesehatan industri keuangan syariah (perbankan, pasar modal dan asuransi), sehingga semakin hati-hati dan transparan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah.

IFSB telah menerbitkan 12 Standard, Guiding Principle, dan Technical Note yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah di seluruh penjuru dunia.  Hingga Nopember 2009 lalu, IFSB mencakup 193 anggota, terdiri atas 49 otoritas pengatur dan pengawas dari sejumlah negara,  lembaga keuangan dunia, dan institusi keuangan syariah yang tersebar di 39 negara.

Sejumlah lembaga lain pendukung ekonomi dan keuangan syariah yang berdiri dalam kurun waktu terakhir ini, antara lain adalah International Islamic Financial Market (IIFM), General Council for Islamic Bank and Financial Institution (CIBAFI), Arbitration and Reconciliation Center for Islamic Financial Institution (ARCIFI), International Islamic Rating Agency (IIRA), dan Liquidity Management Center (LMC).

Selanjutnya, pada indikator ketiga, penyebaran kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, kini tidak lagi terfokus pada negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania, Iran, Bahrain, Mesir, Nigeria dan Sudan. Kini, penyebarannya tidak lagi beroperasi di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Malaysia, Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh.

Akan tetapi, kini penyebarannya telah mencakup pula pada sejumlah negara Barat dan negara-negara non muslim lainnya. Negara-negara di Asia, seperti Cina, India, dan Jepang sudah mulai menerbitkan sukuk untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan pengembangan bisnis.

Di kawasan Eropa, sejumlah negara, antara lain Italia, Inggris, Rusia, Jerman, Perancis, Luxemburg dan Swiss telah berdiri perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya telah mulai ditransaksikan. Begitu pula di kawasan Amerika, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Brasil, serta di Australia dan Selandia Baru, penerapan ekonomi dan keuangan syariah telah dimulai dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini.

Inggris

Sejumlah negara, seperti Inggris, Singapura dan Hongkong, bahkan terang-terangan telah mencanangkan dirinya sebagai International Islamic Financial Hub. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, misalnya, pada Oktober 2013 lalu telah meresmikan peluncuran paket obligasi syariah (sukuk) senilai £ 200 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun, sekaligus akan membuka indeks Islam pada London Stock Exchange.

Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa penerbitan sukuk itu merupakan respon nyata negaranya atas perkembangan investasi Islam yang terus tumbuh hingga 150 % dalam kurun tujuh tahun terakhir, dan  pada tahun 2014, nilai investasinya diperkirakan bernilai £ 1.3 triliun.

Bagi Cameron, peluncuran sukuk tersebut bukan hanya menjadikan Inggris sebagai negara non-muslim pertama yang mengeluarkan obligasi syariah. Akan tetapi, sekaligus pula sebagai momen untuk menjadikan London sebagai salah satu pusat keuangan Islam di dunia, bukan hanya di dunia Barat.

“Saya tidak hanya ingin London menjadi pusat keuangan Islam di dunia Barat. Saya juga ingin, di samping Dubai, sebagai salah satu pusat keuangan Islam di dunia,” kata Cameron dalam menyambut penyelenggaraan Forum Ekonomi Islam Dunia (WEIF) di London.

Saat ini, berdasarkan data resmi pemerintah, Bank Islam Inggris merupakan bank syariah yang memiliki aset tertinggi, yaitu £ 8 milyar atau US$ 13 milyar, atau bahkan mengalahkan aset bank bank syariah di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Di negeri ini, tidaklah heran bila di sejumlah bank syariah banyak ditemui warga Inggris yang non muslim, justru mengambil pembiayaan, misalnya KPR yang berbasiskan atas prinsip syariah.

Amerika Serikat

Hal menarik adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Meski para pimpinan politik di negeri itu secara terang-terangan menentang keberadaan ekonomi dan keuangan syariah, namun sejumlah lembaga keuangannya yang bukan berlatarbelakang Islam, justru secara diam-diam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya.

Pada akhir tahun lalu, sebuah lembaga think tank terkemuka di AS, The Center for Security Policy, mengeluarkan sebuah laporan yang anti syariah, kemudian didukung oleh Partai Republik. Judul laporan itu adalah “Syariah: Ancaman bagi Amerika”, yang secara tegas memberikan pesan bahwa praktik-praktik mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah adalah tidak sesuai dengan konstitusi negara, dan oleh karena itu harus dilarang.

Mantan Ketua Parlemen AS, Newt Gingrich, secara tegas menyerukan agar hukum federal memastikan bahwa Syariah, termasuk di dalamnya pembiayaan syariah, tidak diakui oleh pengadilan di AS. Kenyataannya,  justru sejumlah lembaga bisnis di negara paman Sam tersebut secara diam-diam telah mulai mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis.

Seorang pengacara yang tergabung dalam Clifford Chance, yang khusus menangani keuangan Islam dan berpusat di Dubai, Paul McViety, menceritakan mengenai sejumlah kliennya yang berbasis di AS.

“Ada beberapa lembaga di AS yang mengambil industri keuangan syariah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif,” kata Mc Viety, di sela-sela acara WEIF di London, Inggris.

Disebutkannya, pada tahun 2009, GE Capital, sayap keuangan dari perusahaan General Electric, justru telah menjadi penerbit sukuk pertama di AS, senilai US$ 500 juta. Begitu pula, Freddie Mac, penyedia jasa keuangan terbesar kedua di AS, khususnya di bidang pembiayaan KPR, telah menawarkan produk pembiayaan rumah secara syariah bagi mereka yang tidak mau membayar pinjaman berdasarkan sistem bunga.

“Presiden Obama telah memposisikan dirinya untuk mencari sistem keuangan alternatif. Namun, upayanya terlanjur terendus dan mentah sebelum diaplikasikan,” tambah McViety.

Indonesia

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Mengutip pendapat Dawam Rahardjo (1987), dulu, potensi ekonomi Islam hanya dimanfaatkan sebatas pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah saja untuk keperluan sebagian penggalangan dana bagi pembangunan di masa rezim orde baru.

Namun, kini, justru ekonomi syariah telah menjadi alternatif yang sangat menjanjikan. Pengalaman Indonesia dan beberapa negara lain di dunia yang pernah mengalami dampak terburuk terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-1998 lalu, kemudian diulangi krisis pada 2008 dan 2011, telah kian meyakinkan mengenai pentingnya penerapan sistem ekonomi dan keuangan yang bebas dari sistem bunga.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan merasa perlu untuk menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan sistem perekonomian syariah sebagai agenda nasional. Alasannya, karena sistem ekonomi tersebut dinilai terbukti mampu bertahan dari gejolak perekonomian dunia.

“Ekonomi ini (syariah) tidak mudah menjadi gelembung, atau yang kita kenal sebagai ‘bubble economy’,” tegas presiden SBY, saat mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (gres!) pada pertengahan Nopember lalu.

Menurut Presiden SBY, sistem ekonomi syariah dapat menghindarkan pembiayaan yang bersifat spekulatif, yang dapat mengeksploitasi pasar keuangan,  juga lingkungan hidup dan sosial, hanya demi keuntungan ekonomi bagi para pemilik modal. Sebaliknya, melalui sistem bagi hasil, maka ekonomi syariah dapat menghilangkan jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

“Dengan kata lain, perkembangan sektor keuangan merupakan cerminan kemajuan sektor riil,” tegas presiden SBY.

Adanya kekhasan dalam sistem ekonomi syariah, seperti zakat, infak dan sedekah, yang terintegrasi dalam sistem ekonomi tersebut, juga dapat mendukung upaya pemberdayaan kaum kurang mampu secara mandiri sebagai bagian dari sistem pengaman sosial.

Presiden SBY pun menandaskan mengenai kemungkinan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, mengingat potensi penduduknya yang mayoritas muslim terbesar di dunia dan semakin meningkatnya kelas menengah di Indonesia.

“Lebih jauh lagi, kita juga ingin menjadikan negeri kita sebagai pusat keuangan syariah dunia, sekaligus terintegrasi dengan sistem internasional berbasis syariah. Inilah salah satu esensi dari perwujudan Islam sebagai rahatan lil alamin,” tandasnya.

Perkembangan ekonomi syariah  di Indonesia  memang cukup menjanjikan. Sebagai contoh, Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, Aries Mufti mengatakan bahwa pertumbuhan sub sektor perbankan  syariah di Indonesia menempati peringkat kedua terbaik di dunia.

“Sebelumnya, Indonesia ada di peringkat kelima, sekarang di peringkat kedua,” kata Aries, Selasa (4/9/2012), di Jakarta.

Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan perbankan syariah pada 2012 lalu sebesar 37 %, atau rata-rata 38 % per tahun dan 11,7 juta rekening, dengan total asset Rp 174,09 triliun (2013, diproyeksikan lebih dari Rp 250 triliun), atau 4,32 % (2013 diproyeksikan menjadi 5 %) market share dari perbankan nasional, namun  pertumbuhannya kurang dari 19 %.

Indonesia kini dapat disebut sebagai negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia, jika dilihat dari segi banyaknya jaringan, lebih dari 22.000 gerai koperasi syariah dan balai mandiri terpadu (BMT).

“Kalau dari sisi finance itu, tidak ada negara lain yang mengalahkan kita,” tandas Aris.

Saatnya Bebas Bunga

Akhirnya, perkembangan ekonomi syariah yang kian meningkat, khususnya di Indonesia, adalah sebuah kenyataan bahwa kini sudah saatnya ekonomi syariah dijadikan sebagai pilihan utama dan pertama bagi kaum muslimin, sesuai ajaran Islam yang secara tegas mengharamkan keberadaan riba.

Sistem ekonomi yang berdasarkan bunga, yang dulu masih ditoleransi sebagai sesuatu yang bersifat darurat, kini sudah kian tidak relevan lagi mengingat pilihan ekonomi syariah, khususnya infrastruktur perbankan syariah, telah cukup memadai untuk menggantikan perbankan konvensional.

Lebih jauh lagi, kini sudah saatnya umat muslim untuk secara nyata dapat mendukung sebuah peradaban baru di dunia yang lebih adil dan bebas bunga yang diusung oleh ajaran Islam yang bersifat universal, sehingga terbukti mampu menjadi rahmatan lil ‘alamain. ***